Dituding Jadi Penyuplai Dana KKB, Ketua DPRD Tolikara Tercatat Punya Kekayaan Total Rp 16 Juta

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sonny Wanimbo, diduga menjadi donatur atau pemasok dana untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dugaan tersebut muncul setelah, pasukan gabungan TNI-Polri, yakni Satgas Nemangkawi menangkap Ratius Murib alias Neson Murib.

Neson Murib diketahui menjadi dalang yang melakukan transaksi jual-beli untuk KKB.

Baca juga: Sonny Wanimbo Disebut Jadi Donatur KKB, Warga Tolikara Bentangkan Spanduk Minta Polri Buktikan

Dalam penangkapannya, beberapa barang bukti disita termasud bukti transferan uang dari donatur.

"Neson Murib membawa uang cash pecahan Rp 100 ribu sebanyak Rp 370 juta untuk bertemu dengan saudara Dewan Wenda yang mana bersedia membantu Neson Murib membeli senjata dan amunisi di Kabupaten Timika," kata Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol Iqbal Alqudusy, dalam keterangannya, Rabu (16/6/2021), dilansir Tribunnews.

Pihaknya menduga uang tersebut diberikan Sonny pada Neson bulan April 2021 lalu di sebuah hotel di Papua.

Dugaan tersebut, kata Iqbal, didasari bukti kuat yang dimiliki pihaknya terkait transaksi antara Sonny dan Neson.

Sonny merupakan kader muda NasDem yang dilantik menjadi Ketua DPRD Tolikara saat usianya masih 26 tahun.

Mengutip partainasdem.id, pria bernama lengkap Sonny Arson Wanimbo ini dilantik sebagai Ketua DPRD Tolikara periode 2019-2024.

Sonny dilantik menjadi orang nomor satu Parlemen Tolikara setelah Partai NasDem berhasil memperoleh kursi terbanyak sembilan kursi dari kuota 30 kursi di parlemen.

Harta Kekayaan Sonny Wanimbo

Sejak menjabat sebagai Ketua DPRD Tolikara, Sonny Wanimbo belum pernah melaporkan harta kekayaannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan laman elektronik LHKPN yang diakses Tribunnews, Senin (21/6/2021), Sonny melaporkan harta kekayaannya pada 6 September 2019 lalu saat ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.

Kala itu, jumlah harta Sonny hanya sebesar Rp16 juta.

Jumlah itu terdiri dari satu tanah dan bangunan serta surat berharga senilai Rp1 juta.