Luhut Diminta Jokowi Urusi Migor, Anggota DPR Protes: Ini Menegaskan Ada Posisi ‘Perdana Menteri’
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDIP mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengurusi masalah minyak goreng.
TRIBUNPAPUABARAT.COM - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDIP mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengurusi masalah minyak goreng.
Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ditugasi oleh Jokowi untuk mengurus persoalan minyak goreng.
Hal ini pun lantas menimbulkan kritk dari beberapa pihak.
Dari Fraksi PDIP, anggota DPR RI Masinton Pasaribu menganggap, penunjukan Luhut semakin menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.
Selain itu, ia menilai penunjukan tersebut menjadi bentuk sentralisasi jabatan terhadap menteri.
Baca juga: Saat Jokowi Beri Tugas ke Luhut untuk Urus Minyak Goreng, Menko Marves: Kita Selesaikan
“Pemberian banyak jabatan terhadap seorang menteri menampakkan rendahnya kredibilitas kolektif pemerintahan. Sentralisasi banyak jabatan terhadap seorang menteri,” katanya ketika dihubungi Tribunnews, Selasa (24/5/2022).
“Dan ini menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ meskipun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden menjadi hanya sebatas urusan simbolik,” imbuhnya.
Kritikan terkait penunjukan Luhut juga dikatakan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Menurutnya, penunjukan Luhut oleh Jokowi untuk menangani masalah minyak goreng semakin menegaskan posisi Luhut sebagai ‘menteri segala urusan’.
“Tapi itu (penunjukan Luhut oleh Jokowi) itu hak presiden. Namun secara organisasi tidak sehat,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).
Sehingga, kata Mardani, seharusnya dalam penunjukan menteri untuk menangani suatu masalah diharapkan sesuai dengan latar belakang profesi.
“Karena masing-masing sudah ada portofolio masing-masing. Jadi kelihatan berantakan pengaturannya,” jelasnya.
Namun Mardani menilai apa yang dilakukan Jokowi dengan menunjuk Luhut bukanlah sesuatu yang salah.
Baca juga: Jokowi Beri Jabatan Baru untuk Luhut Binsar, Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugasnya
“Tidak salah (penunjukan Luhut). Niatnya mungkin biar harga (minyak goreng) bisa segera turun,” katanya.
Sebelumnya Jokowi telah menunjuk Luhut untuk mengurus masalah minyak goreng.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/Luhut-Binsar-Panjaitan.jpg)