Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Papua Dimekarkan Lagi, Ramai Pro dan Kontra di Masyarakat, Ketua DPR Papua Barat: Itu Lumrah
Ketua DPR Papua Barat menganggap bahwa pro dan kontra pemekaran provinsi baru di Papua Barat merupakan persoalan biasa.
Penulis: R Julaini | Editor: Jefri Susetio
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan, pro dan kontra pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sangat lumrah.
Meski begitu, harus disampaikan dengan cara yang tepat.
"Wajar itu, bagian dari demokrasi," ujar Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor kepada TribunPapuaBarat.com di Manokwari, Jumat (8/7/2022).
Ia menyampaikan, secara keseluruhan gejolak penolakan atas pembentukan provinsi baru tidak terlalu signifikan.
Baca juga: Papua Barat Dimekarkan, Orgenes Wonggor: Dekatkan Pelayanan Pemerintah pada Rakyat
Baca juga: DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Ketua DPR Papua Barat: Puji Tuhan
"Gejolak dulu waktu Papua Barat mau dimekarkan dari Papua itu lebih berat," katanya.
Ia berharap, seluruh kelompok masyarakat dapat mencermati manfaat pemekaran wilayah di Tanah Papua.
Selama ini, pembangunan daerah di Tanah Papua kurang maksimal lantaran kondisi geografis yang sangat luas.
"Saya melihat mayoritas masyarakat terima pemekaran," ujar Politisi Partai Golkar Papua Barat ini.
Baca juga: Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya tak Harus Kota Sorong, Depan Mata Emas Paling Indah
Baca juga: Wali Kota Sorong Klaim Dua Pekan DPR Sahkan RUU Papua Barat Daya: Emas untuk Sorong Raya
Orgenes menjelaskan, permintaan pemekaran banyak diajukan oleh sejumlah provinsi di Indonesia.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Barat yang telah disetujui DPR RI adalah kesempatan meningkatkan kualitas pembangunan di Tanah Papua.
"Papua dan Papua Barat punya hak yang sama dimekarkan. Tidak bisa hanya Papua saja yang dimekarkan. Papua Barat punya andil menjaga keutuhan NKRI," ungkapnya.
(*)
