HATI-HATI KPK Sasar Papua Barat, Banyak Temuan Rugikan Negara, Mulai ASN dan Honorer 'Hantu'

HATI-HATI KPK Sasar Papua Barat, Banyak Temuan Rugikan Negara, Mulai ASN dan Honorer 'Hantu'

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jefri Susetio
TribunPapuaBarat.com
KEDISIPLINAN ASN: Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Dian Patria, saat ditemui awak media di Gedung PKK Manokwari, Rabu (14/7/2022)Foto : tribunpapuabarat.com/F. Weking 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

"Ada penyakit birokrasi di sini. Patologi orang malas aset merasa milik sendiri. Tidak pernah masuk tapi gaji minta bayar terus" kata Deputi Bidang Satgas Pencegahan KPK Dian Patria kepada TribunnPapuaBarat.com Selasa (19/7/2022).

Ia menambahkan, KPK akan mendata jumlah ASN beserta gajinya. Bahkan, pendataan dilakukan hingga ke distrik (kecamatan).

Baca juga: Gelar 103 Kegiatan, Berikut Inovasi Dinas Kearsipan dan Perpusataan Daerah Manokwari

Baca juga: Gerai Vaksinasi Covid-19 Bandar Udara Rendani Manokwari Dibuka untuk Masyarakat Umum

Tidak hanya ASN, mereka juga akan melakukan pendataan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), honorer. Pendataan dilakukan tidak hanya di kabupaten tetapi di distrik.

Selain itu, kata dia, teramat penting untuk melakukan pendataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

"Karena kami dapat laporan banyak, misalnya ada salah satu kabupaten honorernya itu sampai 3000 dan susah nguncinya," ujarnya.

Satu di antara temuan KPK, kata dia, jumlah honorer mencapai 3000-an. Dan, bupati tidak mempermasalahkn.

"Anggaran Rp 80 Miliar setahun. Paling yang kerja itu hanya 10 persen. Bayangkan kalau Rp 80 Miliar dikali 13 Pemda bisa Rp 1 Triliun dan ini baru honorer," katanya.

Honorer Bisa Kerja Dua Tempat.

Deputi Bidang Satgas Pencegahan KPK Dian Patria menyatakan, KPK mensinyalir satu honorer bisa bekerja pada dua tempat sekaligus. Artinya, indikasi adanya data fiktif.

"Datanya fiktif tulis-tulis nama saja. APBD itu bukan banjakan," ujarnya.

Maka dari itu, KPK akan masuk ke manajemen ASN Papua Barat. Sebab, paling penting untuk dibereskan.

"Minimal masuk dulu soal pekerjaan nanti berikutnya. Kita bertahap kalau ikut aturan semuanya malah nanti kena semua kan repot tidak ada orang," ujarnya.

"Kita sedang data itu data CPNS yang ribuan yang infonya biaya pendidikan ada sedikit kendala di provinsi," tambahnya.

Ia membeberkan pada Kabupaten Mimika ada istilah pegawai hantu. Tidak pernah masuk bertahun-tahun lamanya namun terima gaji.

Baca juga: Kodam Kasuaria akan Gelar Turnamen Esport Piala Kasad 2022, Berikut Informasinya

Baca juga: Bupati Manokwari Berniat Kembangkan BUMD, Gandeng Akademisi Rumuskan Kajian Bisnis

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved