KPK Sasar Papua Barat

KPK Pasang Plang di Perusahan Galian C, Wakapolres Sorong Kota: Kalau Ada Laporan Kami Proses

KPK Pasang Plang di Perusahan Galian C, Waka Polres Sorong Kota: Kalau Ada Laporan Kami Proses

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jefri Susetio
Tribun PapuaBarat.com
PASANG PLANG: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang plang di PT Lintas Artha Lestari yang belum membayar pajak sejak tahun 2020. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Polres Sorong Kota akan proses pelaku usaha galian C yang beroperasi di Kota Sorong Papua Barat.

Wakapolres Kota Sorong, Kompol Jems Oktovianus Tegai mengatakan sejauh ini belum ada laporan dari pemerintah Kota Sorong terkait adanya pelanggaran dari pelaku usaha tersebut.

"Kami hanya mendampingi KPK untuk melakukan pemasangan plang. Tapi kalau ada laporan pasti diproses," katanya kepada TribunnPapuaBarat.com Kamis (21/7/2022).

Baca juga: 8 Kabupaten di Papua Barat Utus Perwakilan SMK Ikut Lomba di Sorong

Baca juga: Jelang Event Otomotif Terbesar di Manokwari, TribunPapuaBarat.com Siap Dukung IDEAL Manokwari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang plang di area sejumlah perusahaan mulai Rabu (20/7/2022) hingga Kamis (21/7/2022).

Satu di antaranya area perusahaan PT Lintas Artha Lestari, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Plang itu tentang pemberitahuan larangan melakukan aktivitas galian C.

"Perusahan ini tidak patuh bayar pajak, tapi izin usaha akan berakhir di tahun 2023," kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK Dian Patria kepada TribunPapuaBarat.com.

Ia menjelaskan, PT Lintas Artha Lestari belum bayar pajak sejak 2022. Adapun total pajak yang belum dibayar mencapai belasan miliar rupiah.

Plang yang sama juga dipasang di PT AKAM karena tidak mengurus izin lanjutan. "Izin usahanya sudah berakhir Mei 2022. Tapi pemiliknya paling tertib dan patuh membayar pajak," ujarnya.

Ia menambahkan, penegakan hukum dari kepolisian dan Pemerintah Kota Sorong harus dilakukan.

Sejumlah perusahaan yang tidak taat pajak dan tidak punya izin beroperasi adalah ilegal.

Jadi, bila perusahaan lambat membayar pajak dan perpanjangan izin namun tetap beroperasi dikategorikan mencuri kekayaan alam negara.

"Jangan melawan dengan pajak, segera bayar pajak dan urus izin. Pajak bisa dicicil dan urus izin bisa enam bulan sebelum masa berlaku habis," katanya.

Sedangkan, seorang karyawan PT Akam, Deni Mubalus menyampaikan, sangat sesalkan pemasangan plang yang dilakukan KPK.

Deni Mubalus juga seorang pemiluk hak ulayat. Selain itu, ia merasa kesal KPK tidak memperlakukan hal serupa ke perusahaan lain.

"Ini sangat janggal. Saat KPK turun, tidak pasang dulu di perusahaan D. Mereka lewati dan pasang di sini," ujarnya.

"Masa sama-sama tidak punya ijin baru pasang cuman di perusahan kami. Kan aneh, seharusnya sama-sama dipasang biar adil," tambahnya.

KPK bersama Pemerintah Kota Sorong dan Polres Sorong Kota melakukan pemasangan plang yang sama di PT Davico Engineering lantaran izinnya telah berakhir pada Februari 2022.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved