Pejuang Veteran Minta Pemerintah Benahi Pendidikan dan Kesehatan di Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kemerdekaan Republik Indonesia memasuki usia 77 tahun.
Namun, masih banyak masyarakat di pelosok Provinsi Papua Barat hidup dalam keterbatasan.

Salah seorang pejuang veteran Republik Indonesia di Tanah Papua, R Ramandey mengatakan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota berkewajiban melakukan pembenahan seluruh sektor kehidupan secara merata.

Terutama, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat asli Papua.

Baca juga: Meriahkan HUT Kemerdekaan RI dan HDKD, Kantor Imigrasi Manokwari Gelar Berbagai Lomba Tradisional

Baca juga: Rekomendasi Film Thailand Trending Netflix dan Sinopsisnya, Ada Bad Genius hingga Pee Mak

"Di pedalaman dan pegunungan, masih banyak yang kesulitan," kata Ramandey saat ditemui awak media di Stadion Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Rabu (17/8/2022).

Tahun 2021, Badan Pusat Statistik melaporkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat sebesar 65,26 atau naik 0,17 poin dibanding 2020.

Artinya, IPM Papua Barat merangkak dari kategori rendah ke sedang. Kendati demikian, level IPM Papua Barat masih menempati posisi terendah kedua di Indonesia.

Ramandey menilai, banyak program yang belum menyentuh persoalan masyarakat lapisan bawah.

Momentum peringatan HUT ke 77 Kemerdekaan Republik Indonesia harus diterjemahkan pemerintah daerah melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua.

"Kalau mau buat program bagi masyarakat itu, tanya dulu ke masyarakat. Apa yang masyarakat butuhkan," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran otonomi khusus (Otsus) untuk mempercepat pembangunan SDM dan infrastruktur di Tanah Papua.

Akan tetapi, pengelolaan dana tersebut belum dilakukan sesuai asas manfaat yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.

"Kalau masyarakat sehat, bisa nikmati fasilitas sekolah dengan baik, ya dia bisa cerdas," ujarnya.

Selama ini, sambung dia, pemerintah fokus membangun infrastruktur di kawasan perkotaan.

Sementara di pedesaan, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar.

"Ini fakta yang terjadi di Tanah Papua," tegas Ramandey.