DOB Tanah Papua

Masyarakat Sorong Raya Diminta Tetap Kompak Dukung DOB Papua Barat Daya

Masyarakat Sorong Raya Diminta Tetap Kompak Dukung DOB Papua Barat Daya, DOB Papua Barat Daya yang sudah digagas sejak 20 tahun lalu bisa disahkan

Penulis: Libertus Manik Allo | Editor: Jefri Susetio
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Libertus Manik Allo
DUKUNG - Politisi Senior Sorong Raya, Jhon P Asmuruf meminta masyarakat di Sorong Raya untuk mendukung pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Papua Barat, Jhon P Asmuruf meminta seluruh masyarakat untuk mendukung pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Hal ini disampaikannya kepada TribunPapuaBarat.com, Senin (12/9/2022).

"Jadi saya berharap kita warga 6 kabupaten/kota yang masuk dalam DOB Papua Barat Daya, harus kompak," katanya

Baca juga: Sekda Papua Barat tak Jamin 385 P3K Diangkat Jadi PNS: Jadi Berdoa, Semoga Tuhan Kabulkan

Baca juga: Berikut Daftar Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Dana Pendidikan Kabupaten Manokwari

Selain itu, ia mengajak masyarakat Sorong Raya untuk mendoakan semua pihak yang terlibat dalam DOB Papua Barat Daya.

Sehingga, DOB Papua Barat Daya yang sudah digagas sejak 20 tahun lalu bisa disahkan.

Menurutnya, DOB Papua Barat Daya bukan sekadar penting segelintir orang. Melainkan, kepenting warga yang berada di wilayah Sorong Raya.

Sebab, terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah.

Lalu, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi dan lainnya.

Lebih lanjut Jhon bilang, saat ini rentang kendali antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat yang berada di wilayah Sorong Raya sangatlah susah.

"Seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, Papua itu kalau mau mekar harus tujuh provinsi sesuai dengan wilayah adat," ujarnya.

"Rentang kendali serta komunikasi antara pemerintah provinsi dan masyarakat susah. Sehingga masyarakat yang mau ketemu gubernur atau mengurus dokumen-dokumen, harus butuh biaya besar. Karena jarak dengan ibu kota Provinsi Papua Barat jauh," sambungnya.

Ditambahkannya, masyarakat di wilayah Sorong Raya pun tidak mempersoalkan ibu kota provinsi, nama provinsi dan lainnya.

"Intinya kita kompak terus sehingga undang-undang Provinsi Papua Barat Daya disahkan," ungkapnya.

(*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved