BPN Sebut 60 Persen Bidang Tanah di Papua Barat Belum Bersertifikat, Ini Faktor-faktor Penyebabnya

TRIBUNPAPUBARAT.COM, MANOKWARI - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua Barat melaporkan jumlah sertifikat yang telah diterbitkan mencapai 285.643 bidang atau 40 persen dari seluruh bidang tanah di Papua Barat.

"Masih ada 60 persen yang belum," kata Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat, Freddy A Kolintama, saat ditemui awak media di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Senin (26/9/2022).

Ia mengakui, ada sejumlah hambatan dalam proses penerbitan sertifikat tanah.

Antara lain, pro kontra masyarakat adat soal batas wilaya, dan sebagian besar wilayah Papua Barat merupakan kawasan lindung.

Lalu, banyak masyarakat belum memiliki administrasi pelepasan adat sehingga menghambat proses penerbitan sertifikat tanah.

"Berkaitan dengan batas-batas kepemilikan adat dan kurang lebih hanya 10 persen HPL (hak pengelolaan atas tanah)," ujar Freddy A Kolintama.

Baca juga: Nirina Zubir Sebut Eks ART yang Gelapkan Sertifikat Tanah Keluarganya Sering Pinjam Uang ke Ibunya

Kendati demikian, BPN terus berupaya agar seluruh bidang tanah itu dapat disertifikasi melalui program rutin maupun Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program PTSL dimulai sejak 2018 dan berakhir pada 2025 sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018.

"Kita terus berusaha agar tahun 2025 bisa tuntas," kata Freddy A Kolintama.

Selama tahun 2022, ucapnya, target program PTSL sebanyak 3.682 bidang tanah disertifikasi.

Program itu memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk mengalokasi anggaran pra PTSL agar meringankan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi masyarakat yang kurang mampu.

Baca juga: Bantu Warga Tak Mampu, Kementerian ATR Dorong Kepala Daerah Alokasikan Dana Pra Pendaftaran Tanah

"Setiap tahun PTSL ada targetnya, tapi tahun 2022 targetnya turun. Ya, kita tahu, pada 2021 ada pandemi," ujar Freddy A Kolintama.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program PTSL sangat maksimal di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sorong, Manokwari, dan Teluk Wondama.

Untuk mendorong optimalisasi PTSL di seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat, BPN telah menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah pada Oktober 2022.

"Ini karena permasalahan-permasalah di setiap kabupaten/kota berbeda," kata Freddy A Kolintama.

Wakil Bupati Manokwari Selatan (Mansel), Wempie W Rengkung, mengatakan pemerintah daerah senantiasa mendukung program PTSL melalui pembebasan biaya BPHTB bagi masyarakat.

"Tentu ada aturan juga yang harus dibayar oleh masyarakat sendiri," ucap Wempie.(*)