Penembakan di Maybrat

KAHMI Manokwari Kutuk Aksi KKB di Teluk Bintuni Papua Barat, Aparat Diminta Segera Tangkap Pelaku

Purwanto KAHMI Manokwari mengutuk keras aksi brutal yang dilakukan oleh KKB di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, tersebut.

Penulis: Libertus Manik Allo | Editor: Tarsisius M
TribunPapuaBarat.com/Libertus Manik Allo
Pengurus Harian MD KAHMI Manokwari saat dilantik oleh Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Papua Barat Hasan Makasar di Mansinam Beach Hotel Jalan Pasir Putih Manokwari, Sabtu (1/10/2022). KAHMI mengutuk keras aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan terhadap belasan pekerja jalan Trans Papua Barat di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat, Kamis (29/9/2022) 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Manokwari mengutuk keras aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Mereka menyerang belasan pekerja jalan Trans Papua Barat di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Kamis (29/9/2022).

Akibat serangan KBB itu, empat orang dilaporkan meninggal dunia, satu orang mengalami luka tembak, dan satu orang hilang.

"Saya juga ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada para keluarga korban," kata Koordinator Presidium Majelis Daerah KAHMI Manokwari, Purwanto, saat ditemui TribunPapuaBarat.com di Mansinam Beach Hotel di Jalan Pasir Putih, Manokwari, Sabtu (1/10/2022).

Ditegaskannya, KAHMI mengutuk keras aksi brutal yang dilakukan oleh KKB di Distrik Moskona Utara tersebut.

Baca juga: Instruksi Kapolda Papua Barat, Seluruh Anggota Buru KKB yang Bunuh 4 Pekerja Jalan Trans

Selain itu, KAHMI juga mendesak Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari segera menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di muka hukum.

"KAHMI juga sangat menyayangkan aksi-aksi brutal semacam ini terus berulang terhadap pekerja di wilayah pedalaman, yang seolah-olah belum maksimalnya upaya preventif oleh aparat dan perusahaan," ujarnya.

KAHMI menyarankan agar ke depan pekerjaan proyek di wilayah pedalaman wajib mendapat pengawalan dari aparat TNI bersenjata lengkap.

Menurutnya, tidak adanya kepastian keamanan terhadap para pekerja di sana.

Ia juga mengatakan kasus-kasus sepert ini seharusnya diangkat hingga tingkat internasional.

Tujuannya agar tidak hanya persoalan penegakan hukum oleh aparat yang dinilai melanggar HAM yang terus menjadi isu internasional di Tanah Papua.

"Kejadian seperti ini juga penting disuarakan agar sorotan dunia terhadap Tanah Papua juga berimbang," katanya.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved