AMAN Sorong Raya dan Malamoi Minta Ada Perda Masyarakat Adat di Seluruh Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sorong Raya dan Malamoi mewakil Papua Barat dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di wilayah adat Tabi, Papua mulai Senin (24/10/2022) hingga Minggu (30/10/2022).

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, Silas O Kalami, mengatakan AMAN Sorong Raya dan Malamoi menyuarakan dua hal penting dalam KMAN VI tahun ini.

Pertama, meminta terbitnya peraturan daerah (perda) masyarakat adat di seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat.

Mereka juga mendesak agar rancangan undang-undang (RUU) masyarakat adat di tingkat pusat segera disahkan menjadi Undang-undang.

"Supaya masyarakat adat memiliki payung hukum yang jelas," kata Silas O Kalami kepada TribunPapuaBarat.com di Stadion Barnabas Youwe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (24/10/2022).

Dia menyebut di wilayah Papua Barat, masyarakat hukum adat MOI di Kabupaten Sorong adalah yang pertama  mendapat pengakuan dan perlindungan hukum melalui Perda Nomor 10 Tahun 2017.

Baca juga: 9 Tahun Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura Hasilkan Puluhan Kampung Adat

Menurut dia, selain karena cepat tanggap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong dalam menjawab kebutuhan masyarakat adat.

Adanya PD AMAN di Kabupaten Sorong juga mempercepat realisasi perda masyarakat adat tersebut.

Silas Kalami menjelaskan, PD AMAN Sorong Raya melingkupi Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Maybrat.

Lalu, PD AMAN Malamoi mencakup Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.

Perwakilan Papua Barat  tidak hanya datang dari kedua PD AMAN tersebut, tapi masyarakat adat dari Kabupaten Teluk Wondama, Bintuni, dan Manokwari. (*)