KMAN VI di Jayapura Papua
Komunitas Adat Barmani Biak: Pemerintah dan Organisasi Adat Harus Bekerjasama
Ketua Komunitas Barmani Biak Thonny Kapisa menyarankan, agar komunitas adat se-Indonesia dan pemerintah menjalin kerjasama.
Penulis: Libertus Manik Allo | Editor: Haryanto
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/Ketua-Komunitas-Barmani-Biak-Thonny-Kapisa.jpg)
TRIBUNPAPUABARAT.COM, SENTANI - Hingga saat ini masih banyak persoalan yang dialami oleh masyarakat adat se-Indonesia. Baik itu persoalan ekonomi, pendidikan kesehatan, budaya dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu, Ketua Komunitas Barmani Biak Thonny Kapisa menyarankan, agar komunitas adat se-Indonesia dan pemerintah menjalin kerjasama.
"Perlu ada kerjasama antara komunitas adat dan pemerintah," katanya saat ditemui di sela-sela kegiatan serasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Rabu (26/10/2022) sore.
Baca juga: Dijuluki Kampung Bahari, Mama Papua Kampung Enggros Pamer Kerajinan dari Cangkang Kerang
Dikatakannya, Komunitas Barmani Byak terbentuk pada 22 Maret 2021 lalu.
Komunitas Barmani Biak pun langsung bergerak membentuk program kerja yang dinamakan program 30 tahun Barmani Biak Kerja.
Dalam menjalankan program itu, Komunitas Barmani Biak berharap dukungan dan kerjasama pemerintah setempat.
Komunitas ini dibentuk dalam rangka mengangkat masyarakat adat baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan birokrasi.
"Sudah terdaftar di Kesbangpol Biak dan berdiri atas dasar rumah tangga," ujarnya.
Baca juga: Utusan AMAN Maluku Apresiasi Warga Kampung Yokiwa dan Pemkab Jayapura
Ditambahkannya, Komunitas Barmani Biak sementara terus berbenah diri.
Hal itu dilakukan agar, penguatan masyarakat adat di sektor lingkungan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan dapat terlaksana.
"Perlu ada kerjasama antara komunitas dengan pemerintah. Bagaimana membangun sektor perikanan, pertanian dan lingkungan hidup. Tapi tujuaannya membangun ekonomi kerakyatan," pungkasnya. (*)