DPR Minta TAPD Papua Barat Segera Serahkan Dokumen KUA PPAS APBD 2023

"Batas waktu pembahasan anggaran induk 2023 itu tanggal 31 November 2022," kata Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor

Penulis: Fransiskus Salu Weking | Editor: Tarsisius M
TRIBUNPAPUABARAT.COM/F. WEKING
SK GURU - Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor saat ditemui media di Manokwari, Senin (31/10/2022). Ia mendesak agar Pj Gubernur secepatnya menyelesaikan penandatangan SK guru P3K. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - DPR Papua Barat meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat segera menyerahkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.

"Batas waktu pembahasan anggaran induk 2023 itu tanggal 31 November 2022," kata Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, saat ditemui awak media di Manokwari, Senin (31/10/2022).

Beberapa waktu lalu, ucapnya, Sekretariat DPR Papua Barat melayangkan surat permintaan dokumen rancangan KUA-PPAS APBD 2023.

Hingga kini permintaan tersebut belum dijawab oleh TAPD Papua Barat.

"Kami akan layangkan surat kedua ke TAPD," ujar Orgenes Wonggor.

Legislatif, kata dia, berulang kali mengingatkan agar eksekutif memperhatikan kedisiplinan waktu pembahasan anggaran.

Baca juga: Pemprov Data Semua Lahan Tidur yang Bisa Jadi Lahan Pertanian di Papua Barat

Usulan program kerja pemerintah daerah dan aspirasi DPR bisa dibahas secara detail.

Hal ini berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan program sesuai kebutuhan masyarakat di Papua Barat.

"Jangan sampai kita duduk bahas, lalu dikejar dengan waktu, date line," kata Orgenes Wonggor.

Nantinya, dokumen KUA PPAS APBD 2023 yang diserahkan oleh TAPD tidak serta merta langsung dibahas.

Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua Barat terlebih menentukan jadwal sidang per komisi hingga pembahasan rancangan anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi.

"DPR punya mekanisme," tegas Orgenes Wonggor.

Baca juga: Soal Serapan Anggaran, Tersisa 5 Persen yang Belum Dikelola Biro Kesra Papua Barat

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat sekaligus Ketua TAPD, Nataniel D Mandacan, mengimbau seluruh OPD segera menyelesaikan penginputan Renstra (rencana strategis) hingga rampung maksimal tiga hari ke depan.

"Hari ini OPD wajib menyampaikan asistensi Renstra sampai selesai," ucap Nataniel D Mandacan.

Ia menuturkan, optimalisasi penginputan Renstra selama tiga hari agar dokumen KUA PPAS APBD secepatnya diserahkan ke DPR Papua Barat guna dibahas bersama.

"Karena 1 Desember 2022, APBD induk 2023 harus sudah ditetapkan," ujar Nataniel D Mandacan.

OPD, ucapnya, diminta menyelesaikan penginputan rencana kerja (Renja) disesuaikan dengan pagu anggaran tentatif.

Pagu defenitif akan dibagikan ke masing-masing OPD pada Selasa (1/11/2022).

"Setelah rapat TAPD, Selasa pagu defenitif dibagikan untuk diinput," kata Nataniel D Mandacan.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved