Pj Gubernur Papua Barat Paparkan Program Pengendalian Inflasi saat Rakor dengan Wamendagri

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat terus melalukan berbagai upaya untuk pengendalian inflasi.

Antara lain menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, kelancaran distribusi, intervensi pasar, dan meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Hal itu diungkapkan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat rapat koordinasi secara rapat virtual bersama Wamendagri John Wempi Wetipo, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Berhasil Kendalikan Inflasi, Papua Barat Terima Hadiah Rp 10,7 Miliar dari Kemenkeu

Baca juga: Wamendagri dan Pj Gubernur Papua Barat Pimpin Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Sorong

Terobosan tersebut berdampak positif terhadap keterjangkauan harga yang dipantau secara intensif pada empat pasar di Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong.

Dengan adanya monitoring harga, maka dapat dipastikan tidak terjadi spekulasi harga di tingkat pedagang.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Manokwari juga telah menetapkan standarisasi tarif ojek dalam kota, dan tarif sementara untuk angkutan umum dalam wilayah di Kabupaten Sorong.

“Kami rutin melakukan sidak pasar dan operasi pasar untuk mencegah spekulasi harga di tingkat pedagang pengecer," jelas Paulus Waterpauw.

"Termasuk kerja sama antar daerah bahan baku pakan ternak bisnis to bisnis dengan pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta,” katanya lagi.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menggelar pasar sejumlah kabupaten di antaranya Kabupaten Manokwari (Arowi, Amban, dan Sowi), di Kota Sorong (Halaman Kantor Walikota), dan Kabupaten Sorong (Distrik Salawati dan Aimas).

Ketersediaan Pasokan

Upaya lain yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat yaitu Gerakan Ketahanan Pangan (GERTAK Pangan).

Meliputi, penanaman 2.000 bibit cabai di lahan replanting sawit di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.

Penanaman cabai dalam rangka peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

"Ini merupakan aksi nyata dan extra effort dalam pengendalian inflasi pangan sisi hulu-hilir," ucap Paulus Waterpauw.

Dalam mendukung GNPIP, Pemkab Manokwari mencanangkan program 'Gerakan Manokwari Menanam Tanaman Pangan Pendamping Beras' di Kampung Weluri, Distrik Manokwari Selatan dengan komoditas yang adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar dan talas (keladi).

Selanjutnya, pencanangan Gerakan Tanam Padi Sawah Musim Tanam II seluas 700 hektar di Distrik Prafi, Manokwari yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Penanaman bibit cabai dan komoditas hortikultura lainnya di Daerah Susweni, Kabupaten Manokwari dengan luas lahan penanaman 4 hektar dari rencana 43 hektar.

"Rangkaian GNPIP yang dikerjakan oleh 43 OPD di lingkup Provinsi Papua Barat , Tim Penggerak PKK Provinsi, KNPI dan Tim Pengendali Inflasi," ucap Paulus Waterpauw.

Pemerintah juga sudah menyalurkan bantuan BBM kepada nelayan sebanyak 50 liter per bulan untuk satu nelayan.

“Kami merencanakan membangun cold storage dan pabrik es serta menginisiasi pengaktifan Tempat Pelelangan Ikan (TPI),” tutur Paulus Waterpauw.

Kelancaran Distribusi

Untuk kelancaran distribusi produksi pangan dan sumber daya alam lainnya yang dihasilkan, Papua Barat melaksanakan percepatan pembangunan ruas jalan Trans Papua Barat yang terdiri dari dua segmen.

Yaitu segmen satu Sorong-Maybrat-Manokwari dan segmen dua Manokwari-Mameh-Windesi-Batas Provinsi Papua.

Perluasan Bandara Rendani di Manokwari hingga mengaktifkan moda transportasi yang dikelola oleh PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) BUMD milik Provinsi Papua Barat, termasuk mempercepat pembangunan Bandara Siboru Fakfak.

"Bandara ini masuk dalam proyek strategis nasional dan ditargetkan rampung pada semester I tahun 2023," ucap Paulus Waterpauw.

Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berkoordinasi dengan PT Pelindo untuk mempercepat dwelling time (durasi pembongkaran peti kemas), dan berkoordinasi dengan balai karantina untuk mempercepat pemeriksaan barang-barang kebutuhan pokok.

Optimalisasi Satgas Pangan

Komunikasi efektif tetap dilakukan untuk mengoptimalisasi Satgas Pangan Provinsi Papua dengan melaksanakan high level meeting dan rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Di sisi lain, pemerintah terus mengimbau agar distributor dan pedagang untuk tidak menaikan harga barang pasca-penyesuaian subsidi BBM.

“Termasuk mengimbau masyarakat agar tidak panic buying dengan menerapkan belanja bijak serta memanfaatkan pekarangan,” kata Mantan Kabaintelkam Mabes Polri ini.

Walau begitu ada tantangan yang dihadapi dalam pengendalian inflasi di Papua Barat yakni Off Boarding Tenaga Kerja Train 3 BP Tangguh LNG ditambah 17.000 pekerja yang mayoritas menggunakan moda transportasi udara yang tidak diikuti oleh penambahan armada transportasi udara.

Hal ini berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan udara, termasuk faktor cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi akibat badai La Nina di akhir tahun 2022.

"Badai La Nina berpotensi menurunkan tingkat produktivitas nelayan," ujar Paulus Waterpauw.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapatkan peluang yang sangat terbuka dalam upaya pengendalian inflasi yaitu penandatangan nota kesepahaman Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) di Aceh dengan lim gubernur yang akan dikonkretkan dalam kerjasama antar daerah.

"Ini juga bisa menjadi peluang perluasan kerjasama dengan daerah lain,” pungkas Waterpauw menuturkan.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengapresiasi 10 provinsi yang berhasil mengendalikan inflasi, termasuk Papua Barat.

Dengan capaian ini, Kemenkeu memberikan dana insentif daerah (DID) besarannya lebih dari Rp 10 miliar kepada 10 provinsi tersebut.

(*)