Kapolda Papua Barat Ungkap Latar Belakang Blokir Rekening 3 Kampung di Bintuni

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menegaskan, langkah pemblokiran rekening pada tiga kampung di Kabupaten Teluk Bintuni.

Penulis: Safwan Ashari | Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TribunPapuaBarat.com/Safwan Ashari
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, Rabu (16/11/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menegaskan, langkah pemblokiran rekening pada tiga kampung di Kabupaten Teluk Bintuni, sudah berdasarkan sejumlah pertimbangan.

"Kalau memang bukan warga kampung itu ngapain, mending diblokir saja," ucap Daniel, kepada awak media di Manokwari, Rabu (16/11/2022).

Daniel menjelaskan, harusnya dana yang dikucurkan berdasarkan hasil verifikasi data agar penerima pun benar-benar warga di kampung tersebut.

Baca juga: Diduga terkait Aliran Dana ke KKB, Rekening 3 Kampung di Teluk Bintuni Papua Barat Diblokir

"Ia (bank blokir) karena kesepakatan bersama, misalnya jika kampung A warganya hanya 200 orang, malah penambahan jadi 300 orang," tuturnya.

"Sementara 100 orang ini siapa."

Sehingga, dengan munculnya 100 orang itu kepala kampung pun mengaku tidak akan bertanggungjawab dengan uangnya.

"Itu yang menjadi latar belakang agar dilakukan pemblokiran rekening di ketiga kampung itu," kata Daniel.

Pastinya, pihaknya pun akan melakukan penyelidikan terkait penggunaan uang dari kampung-kampung tersebut.

"Polisi pun bertanya-tanya warga hanya 200 orang, lalu yang 100 lain bagaimana," ucapnya.

Hasilnya, pihaknya pun telah melakukan verifikasi dan menyelidiki kasus itu.

"Kalau sudah benar dengan identitas warga di kampung itu maka dana tersebut akan dicairkan," imbuhnya.

Baca juga: Pemkab Manokwari Berikan Dana Pendidikan untuk Ratusan Mahasiswa: Langsung ke Rekening

Terkait 100 orang di data itu, Daniel pun ikut mencurigai dengan data tersebut.

Pasalnya, lokasi kampung tidak jauh dari tempat penyerangan terhadap pekerja jalan di Teluk Bintuni.

"Kita pun berhak untuk curiga dengan adanya data diluar jumlah warga di kampung itu, bisa jadi kelompok itu (KKB)," pungkasnya.(*)

Berita terkait lainnya

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved