Provinsi Papua Barat Daya

Rekrutmen ASN Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie: Jangan Ada yang Siluman, Saya Ingatkan Itu

Juru Bicara Tim Koalisi Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat mengawal proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Haryanto
TRIBUNPAPUABARAT.COM/PETRUS BOLLY LAMAK
TIM KOALISI - Tim Koalisi Deklator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat, Rabu (23/11/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Juru Bicara Tim Koalisi Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie mengatakan, pihaknya akan mengawal proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia meminta agar proses rekrutmen ASN Papua Barat Daya harus memprioritaskan rekomendasi atau usul dari tim pemekaran.

Meskipun, dikatakan, tim koalisi tetap menghormati prosedur di kepegawaian yang tengah melakukan proses rekrutmen.

“Namun, pemerintah kabupaten dan kota di enam daerah bawahan lebih khusus memproriataskan tim,” kata Yanto Amus Ijie, kepada TribuPapuaBarat.com, di Sorong, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Tolak Pj Gubernur Papua Barat Daya di Luar Usulan Tim Masyarakat Deklarator dan Presidium Pemekaran

Dikatakan, tim koalisi selama ini berdarah-darah selama 16 tahun berjuang untuk Provinsi Papua Barat Daya.

Maka dari itu, Yanto Ijie berharap, tidak ada kelompok-kelompok yang bersimpangan menikmati hasil pemekaran ini.

“ASN kami tersebar di enam kabupaten satu kota di Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian juga tersebar di Provinsi Papua Barat, Papua dan kementerian lembaga. Mereka ini yang akan mendapatkan prioritas,” katanya.

Yanto Ijie menyebutkan, dari 1.053, ada 500 orang terdata oleh tim dari kabupaten kota yang harus direkrut menjadi ASN.

“Kami punya 500 orang itu langsung masuk, kemudian nanti tinggal disesuaikan dengan yang ada,” katanya.

Baca juga: Paulus Waterpauw Siapkan Anggaran Penyelenggaraan Pemerintahan Papua Barat Daya, Ini Besarannya

Dalam proses rekrutmen, kata Yanto Ijie, tim tetap terbuka untuk siapa saja boleh datang bekerja di Provinsi Papua Barat Daya.

Dikatakan, Provinsi Papua Barat Daya adalah milik semua orang warga negara Indonesia.

“Mereka ini yang menjadi prioritas utama untuk masuk. Jangan sekali-kali ada yang masuk-masuk siluman, saya ingatkan itu,” tegasnya.

“Jangan lagi ada yang masuk-masuk siluman dalam rekrutmen pegawai, kami tetap menghormati porsi 80 persen orang asli Papua (OAP), 20 persen non-Papua tetapi yang menjadi prioritas adalah tim,” imbuhnya.

Baca juga: Polri Sedang Bentuk Polda Papua Barat Daya dan Tiga Polda Baru Lain di Papua

Ia bersama-sama tim lainnya saat ini telah bertemu dengan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong dan juga berkapasitas Kepala Badan Kepegawaian Kota Sorong, Karel Gifelem.

Kepala Kepegawian diklaim sudah menyatakan bahwa tetap tim yang akan melakukan proses penyortiran nama-nama pendaftar untuk menjadi ASN di Provinsi Papua Barat Daya.

“Nanti sebentar kami melakukan sortir bersama dengan teman-teman dari kepegawaian yang sudah disepakati, dan beliau sangat menghormati perjuangan kami,” katanya.

“Jadi tidak ada lagi pegawai siluman yang masuk di Provinsi Papua Barat Daya, tidak ada,” katanya.

Teman-teman dari nusantara tetap masuk, teman-teman asli Papua tetap masuk. Karena provinsi ini milik kita semua, tapi yang diprioritaskan adalah yang bekerja selama 16 tahun urus provinsi ini,” katanya. (*)

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved