Demonstran Tuding TNI-Polri Bungkam Demokrasi saat Demo HAM, Kapolres Manokwari: Tidak ada

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Komite Nasional Papua Barat atau KNPB menyebut jajaran kepolisian Polres Manokwari ikut membungkam ruang demokrasi di Kabupaten Manokwari.

Hal itu dikatakan Sekretaris KNPB wilayah Mnukwar Yunus Aliknoe, saat ditemui di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

"Kami melaksanakan demo berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), seharusnya polisi tahu," ujar Yunus kepada TribunPapuaBarat.com, Sabtu (10/12/2022).

Baca juga: Ratusan Personel Dikerahkan Jaga Demo Peringatan HAM di Manokwari

Yunus menuturkan, apalagi Indonesia adalah bagian dari anggota PBB yang ikut menyepakati terkait HAM.

"Hari ini adalah momentum untuk rakyat mengekspresikan apa yang telah dirasakan selama Indonesia ada di Papua," tuturnya.

Kendati demikian, justru saat momentum hari HAM tiba, aparat kepolisian pun ikut membungkam ruang demokrasi.

"Mereka (aparat) menutupi keburukan negara, selama ini yang menjadi aktor dari pelanggaran HAM di Papua adalah TNI-Polri itu sendiri," ucap Yunus.

"Saya lihat penghadangan ini adalah satu cara untuk membungkam ruang demokrasi agar tidak keluar ke publik."

Baca juga: Petisi Rakyat Papua Sekber Sorong Demo Tuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri

Tak hanya itu, menurut Yunus langkah TNI-Polri saat ini hanyalah satu ekspresi ketakutan negara kepada masyarakat.

Yunus berharap, proses demokrasi di Manokwari harusnya tidak boleh dibungkam oleh aparat, karena semua itu telah dilindungi oleh Undang-undang.

Selain itu, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom mengaku, tidak ada pembungkaman di demo.

"Mulai awal sampai selesai tidak ada membungkam peserta unjuk rasa, sejak pagi berorasi dengan bebas," kata Gultom.(*)