Pj Bupati Bernhard Rondonuwu Kunker ke Kemenko PMK, Bahas Keadaan Maybrat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu didampingi Ketua DPRD Maybrat dan sejumlah pejabat di Kabupaten Maybrat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian PMK di Jakarta, Senin (16/1/2023).

Dalam kunjungan itu, Pj Bupati Maybrat Bernhard Rondunuwu meceritakan keadaan yang terjadi di Kabupaten Maybrat, Khususnya pada daerah konflik yakni Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Maybrat memaparkan pembangunan-pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk wilayah konflik itu. 

Baca juga: Pemkab Maybrat Minta Kapolri dan Panglima TNI Tebalkan Personel, Pj Bupati: Itu Permintaan Rakyat

Baca juga: Pemkab Maybrat Siap Dukung Program 100 Hari Kerja Pj Gubernur Papua Barat Daya

"Sampai dengan hari ini, ada 6547 jiwa di 41 Kampung, masyarakat exodus yang pindah ke daerah-daerah sekitar yang dianggap lebih aman," kata Bernhard Rondonuwu.

Tak hanya itu, Bupati Bernhard juga mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Maybrat terkait pemulangan masyarakat dari pengungsian ke daerah asal.

"Kami berikan kebutuhan pangan, rekonstruksi rumah dan memberikan kepastian jaminan bagi Masyarakat exodus tersebut," ungkapnya.

Pj Bupati Maybrat pun mengatakan, pihaknya berencana pada 5 Febuari mendatang, akan mengupayakan pengungsi di lima kampung di Aifat Timur untuk Kembali ke kampung asal. 

"Kami juga lakukan pembangunan di Distrik Mare Raya agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial, serta pemerataan pembangunan di kedua distrik tersebut," bebernya.

Bupati Bernhard pun mengajukan permohonan bantuan kepada Kemenko PMK untuk mengkoordinasikan kepada kementerian dan lembaga terkait, dukungan untuk penyelesaian konflik di Kabupaten Maybrat secara prosperity dan safety.

Serta untuk dapat memfasilitasi program trauma healing bagi anak-anak dan kepastian tentang kesehatan daerah konflik di Kabupaten Maybrat.

Sementara itu, Ketua DPRD Maybrat Ferdinando Solossa mengatakan, rencana rekonstruksi rumah masyarakat exodus pada daerah konflik di Kabupaten Maybrat, merupaka hal yang penting.

Sehingga masyarakat dapat tinggal kembali ke daerah asal.

"Kemudian setelah pemda memfasilitasi rekonstruksi, maupun bahan pangan, alangkah baiknya warga masyarakat dapat mempunyai bekal keahlian atau pekerjaan yang bisa dilakukan warga masyarkat," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menko PMK yang diwakili Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Andre Notohamijoyo mengatakan, pihaknya akan mengupayakan untuk mengkoordinasikan kepada kementerian dan lembaga di bawah koordinator Kemenko PMK tentang permasalahan yang terjadi di Kabupaten Maybrat, serta cara atau metode penanganannya.

(*)