Lambertus Jitmau Pimpin Golkar PBD

BREAKING NEWS - Lambertus Jitmau Terpilih Jadi Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya 

terpilihnya Lambertus Jitmau sebagai Ketua DPD Papua Barat Daya, menjadi modal partai golkar menghadapi pemilihan umum 2024

|
TRIBUNPAPUABARAT.COM/Petrus Bolly Lamak
Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich saat menyerahkan pataka Partai Golkar ke Ketua DPD Papua Barat Daya terpilih Lambertus Jitmau, Selasa (21/2/2023). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Lambertus Jitmau terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Papua Barat Daya periode 2020-2025.

Mantan wali kota Sorong dua periode itu, terpilih secara aklamasi lewat musyawarah daerah (Musda) I Papua Barat Daya.

Musda I Partai Golkar Papua Barat Daya digelar di Hotel Vega, Kota Sorong, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Lodewijk Freidrich Paulus Buka Musda I Partai Golkar Papua Barat Daya 

Baca juga: Enam Ketua DPD Dukung Lambertus Jitmau Jadi Ketua Partai Golkar Papua Barat Daya

Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, terpilihnya Lambertus Jitmau sebagai Ketua DPD Papua Barat Daya, menjadi modal partai berlogo pohong beringin itu menghadapi Pemilu 2024.

Selain itu, sebagai modal soliditas, kekompakan dan semangat persatuan.

"Selamat buat Kakak Lambertus Jitmau sebagai ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya," kata Golkar Lodewijk Freidrich kepada TribunPapuaBarat.com. 

Ia berpesan, Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya terpilih harus merangkul semua kader.

"Ketua terpilih jangan membuat musuh dalam selimut," ujarnya.

Tak hanya itu, Lodewijk berharap, senior-senior Partai Golkar di Papua Barat Daya harus mampu berpikir positif untuk kepentingan yang lebih besar.

"Kader-kader baru pahami betul aturan partai termasuk pengurus dan ketua DPD kabupaten/kota," tuturnya.

Menurutnya, setiap kader penting untuk mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Sebab, semua orang bisa bertanggung jawab tapi kerap melanggar  wewenangnya.

"Ketua ini diberi wewenang power. Dia kan yang menentukan siapa yang mau jadi caleg termasuk mau dapat nomor topi atau nomor sepatu. Biasanya orang melanggar karena wewenang," imbuhnya.

Ia mengingatkan, kepada ketua DPD kabupaten/kota untuk membenahi mekanisme proses pengambilan keputusan.

"Harapan ke depan mudah-mudahan ini akan memberikan hasil yang baik untuk Partai Golkar," tandasnya.

(*)

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved