Kunjungi LKPP, Pj Bupati Maybrat Konsultasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Aifat Timur Raya

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Pj Bupati Maybrat, Bernhard E Rondonuwu, berkunjung ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Jumat (24/02/2023).

Ia menemui Deputi Bidang Hukum dan Sanggah LKPP, Setya Budi Aryanta, dan Direktur Advokasi Pemerintah Daerah, LKPP Iwan Herniwan.

Dalam pertemuan itu, Bernhard Rondonuwu meminta saran soal proses pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk jalan dan jembatan di Distrik Aifat Raya, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Tujuannya agar bisa melakukan percepatan pembangunan jalan dan jembatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan situasi yang sedang menjadi isu nasional di Distrik Aifat Raya.

Baca juga: Mantan Plt Kadis Dukcapil Maybrat Ditangkap Polisi, Bernhard Rondonuwu Dukung Proses Hukum

Percepatan pembangunan jalan dan jembatan di daerah konflik tersebut, ucapnya, perlu agar masyarakat bisa langsung merasakan komitmen pemerintah untuk mengembalikan rasa percaya dan keamanan.

Merespons Bernhard Rondonuwu, Setya Budi Aryanta mengatakan dalam keadaan tertentu, seperti di Kabupaten Maybrat, pengadaan barang dan jasa bisa dengan beberapa cara.

"Penunjukan langsung dan swakelola dengan terlebih dahulu mendaftarkan material serta bahan peralatan sebagai katalog lokal supaya mempermudah proses pengadaan barang dan jasa," katanya.

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Minta Dinas Kesehatan Fokus Menangani Stunting

Pengadaan secara procurement, ucap Setya Budi Aryanta, dapat mempersingkat waktu dan mempercepat proses serta memanfaatkan para pengusaha kecil lokal untuk berkontribusi di daerah.

Ia segera menugaskan Direktur Advokasi Pemerintah Daerah, Iwan Herniwan, untuk bisa membantu pendaftaran katalog lengkap sehingga bisa langsung proses pengadaan barang dan jasa.

Pertemuan di Kantor LKPP itu juga diikuti Asisten Setda Kabupaten Maybrat, Engel Turot dan Kabid Ekonomi dan Pembangunan Bappeda, serta staf Deputi Bidang Hukum dan Sanggah LKPP.