Paulus Waterpauw Sebut Pemprov Papua Barat Akan Buka Pelayanan Satu Atap di PPI Manokwari

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, dalam waktu dekat pelayanan terpadu satu atap akan dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Manokwari.

Pelayanan satu atap itu merupakan program kerjasama PT Pertamina, Biro Perekonomian Setda Papua Barat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Papua Barat.

"Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat dan KSOP Papua Barat, juga bakal berpartisipasi dalam pelayanan terpadu satu atap di PPI Manokwari," kata Paulus Waterpauw kepada wartawan di Manokwari, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Pj Sekda Papua Barat Dance Sangkek Kembali Serahkan Bantuan Perahu pada Pemuda Nelayan Kota Sorong

Baca juga: Sidak ke SPBN Sanggeng, Paulus Waterpauw Bakal Evaluasi Kuota Subsidi BBM untuk Nelayan Manokwari 

Menurut Paulus Waterpauw, langkah ini diambil sebagai solusi dari permasalahan  yang kerap dikeluhkan nelayan, koperasi nelayan dan pihak PPI Manokwari.

Sekaligus sebagai upaya memaksimalkan potensi perikanan dan kelautan di Manokwari.

"Dalam minggu ini selesai pengaturan pelayanan terpadu satu atap PPI Manokwari," ujar Paulus.

Ia menyebut, saat ini di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) Sanggeng hanya ada satu koperasi nelayan.

Kuota BBM-nya pun dikurangi oleh Pertamina lantaran terkena sanksi karena melanggar aturan. 

Padahal, pasokan BBM bersubsidi dari SPBN Sanggeng untuk mengakomodir ribuan nelayan di Manokwari dan kabupaten tetangga, Manokwari Selatan.

Untuk itu, Waterpauw menuturkan, nelayan yang terdaftar di pelayanan terpadu satu atap, nantinya akan mendapatkan kode bar.

Sehingga, nelayan bisa menjangkau BBM bersubsidi di SPBN Sanggeng menggunakan kode bar tersebut.

"Untuk izin berlayar dan kepemilikan juga pakai kode bar. Itu perlu diperbaharui tiap bulan. Kalau dulu, setahun sekali," ujar Paulus.

Ia mengakui, pembentukan pelayanan terpadu satu atap di PPI Manokwari, itu sebagai intervensi pemerintah daerah meredam gejolak inflasi di Kabupaten Manokwari.

Lantaran, komoditas perikanan masih menjadi penyumbang inflasi di ibu kota Provinsi Papua Barat tersebut.

Seperti data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat, pada Februari 2023 tingkat inflasi Kabupaten Manokwari sebesar 6,83 persen (tahun ke tahun).

Ikan ekor kuning menjadi komoditas penyumbang inflasi di Kabupaten Manokwari dengan andil sebesar 0,4818 persen.

"Sekarang cari ikan kakap merah harus bertolak sampai 40 mil ke tengah laut. Dulu hanya 20 mil. Jadi, butuh BBM lebih banyak dan pengaruh cuaca juga," bebernya.

Khusus untuk ikan jenis ekor kuning, ia menilai, kenaikan harga disebabkan ongkos pengiriman ikan ke luar Manokwari, seperti ke Nabire.

"Ternyata di Nabire lebih banyak peminat ikan ekor kuning dari Manokwari, karena ongkos kirim mahal, jadi di sini harganya jadi naik," tandasnya.

(*)