Sidak ke SPBN Sanggeng, Paulus Waterpauw Bakal Evaluasi Kuota Subsidi BBM untuk Nelayan Manokwari 

Paulus Waterpauw mendapat laporan kuota BBM bersubsidi tak mencukupi kebutuhan nelayan di Manokwari.

TRIBUNPAPUABARAT.COM/KRESENSIA KURNIAWATI MALA PASA
INSPEKSI DADAKAN - Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, dan TPID Papua Barat melakukan inspeksi dadakan (sidak) di SPBN Sanggeng, Kamis (12/1/2023). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, melalukan inspeksi dadakan (sidak) ke stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) Pasar Ikan Sanggeng, Manokwari, Papua Barat, Kamis (12/1/2023).

Dalam kesempatan itu, Paulus Waterpauw mendapat laporan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak mencukupi kebutuhan nelayan di Manokwari.

Bahkan, kuota BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite di SPBN Sanggeng kerap dibagi ke Ransiki, Manokwari Selatan.

Karena itu, Paulus Waterpauw bakal memanggil pihak Pertamina untuk membahas persoalan tersebut dengan pemerintah daerah dan nelayan yang terdampak.

"BBM bersubsidi juga untuk nelayan Manokwari saja belum tercukupi, masa harus dibagi ke daerah lain," tutur Paulus Waterpauw kepada media di Manokwari.

Baca juga: Paulus Waterpauw Sidak ke Pasar Sanggeng, Nelayan pun Ungkap Keluhan ke Pj Gubernur Papua Barat Itu

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Papua Barat, Ferry Auparay, mengungkapkan rata-rata kebutuhan BBM bersubsidi di Manokwari sebesar 200 kilo liter.

Kuota BBM bersubsidi di SPBN Sanggeng tiap bulan sebesar 100 kilo liter, dengan tiga kali pengisian per minggu.

Disebutkannya, jumlah nelayan di Manokwari yang terdaftar di HNSI sebanyak 9.000 orang.

"Untuk yang aktif sekitar 1.000 orang," ujar Ferry Auparay.

Menurut dia, ada dua opsi intervensi yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan masalah ini.

Solusi pertama adalah penambahan kuota BBM bersubsidi ke SPBN Sanggeng.

Baca juga: 600 Nelayan di Kota Sorong Terima Bantuan, Kepala DKP: Kami akan Awasi Peruntukkannya

Opsi kedua menambah dua SPBN di wilayah Manokwari untuk mengerek kuota subsidi BBM sekaligus pemerataan distribusi kepada nelayan.

"Selain masalah pabrik es, soal BBM ini juga jadi permasalahan nelayan," kata Ferry Auparay.

Untuk mendapatkan BBM bersubsidi, kata dia, nelayan Manokwari tak lagi menunjukkan kartu nelayan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved