Pemerintah Papua Barat Terima Penghargaan UHC Awards 2023

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC).

Kepala BPJS Kesehatan Manokwari Dwi Sulistyono Yudo mengatakan, selain Pemprov Papua Barat, penghargaan serupa juga bakal diterima tujuh kabupaten se-Papua Barat.

Yakni, Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.

Penghargaan ini diberikan lantaran Pemprov Papua Barat dan tujuh kabupaten itu telah mewujudkan komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya UHC sebesar 105,2 persen.

"Capaian itu sudah diraih sejak 2018 dan bertahan sampai saat ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, pencapaian penduduk yang telah terlindungi JKN dari masing-masing Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat per 1 Maret 2023.

Yakni, Kabupaten Fakfak 99 persen, Kaimana 1 persen, Manokwari 102,1 persen, Manokwari Selatan 108 persen, Pegunungan Arfak 127,6 persen, Teluk Bintuni 103, dan Teluk Wondama 112,3.

"Sebagai apresiasi atas komitmen tersebut, maka akan dilaksanakan pemberian penghargaan oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin pada hair ini, di Balai Sudirman," bebernya.

Menurut Dwi Sulistyono Yudo, pentingnya memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat sebagai bentuk perlindungan layanan kesehatan yang berkelanjutan atau berbiaya tinggi.

Oleh sebab itu sambung dia, pemda memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduknya melalui program JKN.

“Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemda Provinsi Papua Barat atas pencapaian luar biasa. Berkat kolaborasi dan kerja sama dari Pemda, Stakeholder maupun Pemangku Kepentingan lainnya yang berkontribusi menyukseskan program JKN," ucapnya.

Dwi menegaskan, capaian UHC ini tentu bukan akhir dari segalanya. Lebih dari itu, BPJS Kesehatan masih memerlukan dukungan pemda, stakeholder maupun pemangku kepentingan lainnya.

Untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan jumlah kepesertaan JKN agar penduduk semakin terlindungi jaminan kesehatannya.

"Selain itu, peran serta pemda dalam peningkatan sarana layanan kesehatan sangat diperlukan agar kedepannya masyarakat yang berobat dapat terlayani di daerahnya sehingga tidak perlu dirujuk ke luar Papua Barat”, tuturnya