Kemenkumham Papua Barat Gelar Penguatan SPIP dan Manajemen Risiko

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Kemenkumham Papua Barat menggelar penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), penyusunan dokumen mitigasi risiko, dan sosialisasi unit pengendalian gratifikasi, Rabu (15/03/2023).

Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di Aula II Kanwil Kemenkumham Papua Barat.

Para pesertanya yang hadir langsung adalah perwakilan dari satuan kerja dalam kota Manokwari. Satuan kerja di luar daerah Manokwari mengikuti acara ini secara virtual.

Kegiatan ini dibuka Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom, mewakili kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat.

"SPIP adalah sistem pengendalian internal untuk proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta (pengawasan) perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kememkumham," ujar Piet Bukorsyom.

Baca juga: Kakanwil dan Kadivpas Kemenkumham Papua Barat Paparkan Peran Penting PK Dalam Pemenuhan RJ

SPIP, ucapnya, bukan hanya menekankan sisi administrasi, melainkan juga perubahan perilaku.

Menurutnya, acara ini adalah bagian pelaksanaan reformasi birokrasi dalam manajemen perubahan.

Dalam proses reformasi birokrasi, ucapnya, akan ada dampak buruk atau berlawanan dengan tujuan.

"Karena itu, manajemen risiko diperlukan untuk mengurangi kesalahan fatal," katanya.

Ia berharap semua ASN di lingkungan Kemenkumham Papua Barat memahami soal pentingnya penerapan manajemen risiko dalam kegiatan supaya meminalisasi kesalahan sejak dini.

Baca juga: Sejumlah Duta Besar Ikut Permainan Bambu Gila di Pekan Olahraga Pemasyarakatan Kemenkumham

"Hal ini demi terciptanya good governance dan membantu kinerja kementerian sehingga tingkat maturitas naik ke Level 4," ujar Piet Bukorsyom.

Tingkat maturitas SPIP Kemenkumham saat ini, ucapnya, ada pada level 3 "terdefinisi" yaitu telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.

SPIP juga merupakan bagian dari indikator penguatan pengawasan dalam pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan zona integritas satuan kerja menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).