PT Freeport Gandeng BPJS Kesehatan untuk Melindungi Karyawan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, TIMIKA – Mengggandeng BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, PT Freeport Indonesia (PTFI) terus berupaya memastikan karyawannya terlindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Jayapura diundang menjadi narasumber dalam Forum Human Resources (HR) ke-20 Tahun 2023 yang diselenggarakan PTFI bersama kontraktor, Senin (5/6/2023).

HR Services ManagerPT Freeport, Ahmad Hardi, mengatakan kehadiran BPJS Kesehatan Cabang Jayapura dalam HR ke-20 itu membantu para kontraktor mendalami program JKN.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan, sangat membantu memberikan informasi soal program kepada seluruh teman-teman HR kontraktor di lingkungan PTFI,” kata Ahmad Hardi melalui keterangan resmi yang diterima TribunPapuaBarat.com, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Banjir Bandang di PT Freeport Papua Tengah, 2 Orang Meninggal Dunia, Begini Respons PT Freeport

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Deny Jermy Eka Putra Mase, menjelaskan jumlah kontraktor atau badan usaha di PTFI yang terdaftar di BPJS Kesehataan sebanyak 125 badan usaha dari 343 badan usaha atau secara persentase sebesar 36,44 persen.

Ia menyebut, masih terdapat 218 badan usaha atau sebesar 63,56 persen yang belum terdaftar BPJS Kesehatan.

“Jika melihat data badan usaha yang dibina secara langsung oleh PTFI, 27 dari 36 badan usaha telah terdaftar BPJS Kesehatan dan kami sangat mengapresiasi capaian itu,” kata Deny Jermy Eka Putra Mase.

Ia menyebut usaha di bidang pertambangan atau energi memiliki risiko yang tinggi sehingga setiap orang harus memiliki akses terhadap jaminan kesehatan.

Ia juga mengimbau kepada peserta forum mengenai pentingnya kepatuhan untuk mendukung program pemerintah dalam bidang kesehatan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Manokwari dan Fasilitas Kesehatan Mitra Ikrarkan Janji Mutu Layanan JKN

“Melihat resiko yang cukup tinggi pada bidang usaha yang dijalani oleh PTFI dan teman-teman kontraktor, maka kita harus lebih aware terhadap akses kesehatan setiap orang atau pegawai yang bekerja di lapangan,” ujar Deny Jermy Eka Putra Mase.

“Program JKN yang diwajibkan pemerintah untuk bisa menjamin kesehatan dasar setiap orang dan sebagai upaya gotong royong membantu sesama,” katanya.

Deny berharap, setelah forum tersebut, persentase kepesertaan kontraktor di lingkungan PTFI dapat meningkat dan lebih memahami pentingnya program JKN.

Salah satu peserta forum, Anang, menceritakan pengalamannya berobat ke puskesmas dengan BPJS Kesehatan dan merasa pelayanan yang diberikan sangat mudah dan cepat, kendati ia sudah lama tidak menggunakannya.

“Saya terkejut karena semudah itu untuk berobat dengan BPJS Kesehatan. Saya datang ke puskesmas, hanya diminta menyebutkan NIK dan selanjutnya menunggu anteian dokter. Setelah itu, baru mengambil resep dan obat di farmasi. Sungguh cepat dan mudah,” kata Anang.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Bantu Pemerintah Entaskan Kemiskinan Ekstrem Pakai Program Ini