Pemprov dan DPR Papua Barat Bahas Raperda APBD Perubahan, Paulus Waterpauw: Fokus Program Prioritas

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw berharap usulan penambahan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) agar memperhatikan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

Hal ini ditegaskan Paulus Waterpauw melalui Pj Sekda Papua Barat, Jacob Fonataba, saat menyampaikan pidato nota keuangan pada rapat paripurna DPR Papua Barat di salah satu hotel di Manokwari, Kamis (7/9/2023).

"Bagi OPD yang mengusulkan penambahan anggaran pada Perubahan APBD 2023, agar lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Jacob Fonataba.

Baca juga: Pj Gubernur Papua Barat Warning Pejabat: Jangan Bangga Program Padahal Banyak Persoalan di Sekitar

Baca juga: Dinas PUPR Fakfak Komitmen Wujudkan Sejumlah Program Infrastruktur Air Bersih Secara Bertahap

Dalam pidato nota keuangan Gubernur, Yacob mengatakan bahwa pendapatan induk sebelum Perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini sebesar Rp 4.910.620.880.589.00,

"Artinya, pendapatan APBD induk kita mengalami perubahan menjadi Rp 5.065.830.794.467.00," ujar Yacob.

Sementara, lanjut dia, belanja secara keseluruhan APBD induk tahun 2023 sebesar Rp 2.338.833.246.207,00, atau mengalami perubahan sebesar Rp 2.741.219.593.388.00.

"Kami berharap nota keuangan ini dapat dikaji, dibahas serta menyetujui Perubahan APBD Papua Barat tahun anggaran Provinsi Papua Barat 2023," tutur Pj Sekda Yacop Fonataba.

Diketahui, rapat paripurna DPR Papua Barat ini merupakan rapat paripurna pertama masa sidang III tahun 2023 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023.

Rapat paripurna pertama ini dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua Barat Ranley H.L. Mansawan didampingi Ketua Orgenes Wonggor, Wakil Ketua II H.Saleh Siknun, dan Wakil Ketua IV Cartenz Malibela.

Setelah penyampaian nota keuangan, pimpinan rapat paripuna menskros rapat untuk dilanjutkan dengan agenda dengar pendapat (hearing) komisi DPR Papua Barat bersama mitra Pemerintah (OPD terkait) untuk membahas program kerja dalam Ranperda Perubahan APBD 2023.

(*)