Terima Audiensi DPRD Puncak, Senator Filep Wamafma Tanggapi Usulan Pj Bupati Harus Putra Asli Daerah

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Pimpinan Komite I DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan penentuan penjabat di kabupaten/kota di Tanah Papua wajib memperhatikan amanat UU Otonomi Khusus (Otsus).

Komentar itu sebagai respons saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Puncak dan jajarannya di kantor DPD RI beberapa waktu lalu.

Rombongan DPRD Kabupaten Puncak ini membawa aspirasi masyarakat dan daerah terkait usulan calon penjabat bupati Puncak, Papua Tengah.

Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Lukius Newegalen, mengatakan masyarakat menghendaki Yopi Murib menjadi Pj Bupati Puncak.

Nama Yopi Murib telah diusulkan oleh DPRD kabupaten dan provinsi serta DPD RI perwakilan Provinsi Papua.

Baca juga: Berikut Daftar Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Puncak Jaya Pada Pileg 2024

Saat ini, Yopi Murib merupakan kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Puncak.

"Dengan penuh kepala tertunduk, masyarakat, tokoh-tokoh adat, agama, intelektual pemuda, perempuan dan ASN asal Kabupaten Puncak meminta kebijaksanaan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk anak asli Puncak," bunyi pernyataan yang dibacakan Lukius Newegalen, Senin (2/10/2023).

Dalam surat rekomendasi yang ditandangani berbagai pihak itu menyebut Yopi Murib sebagai figur yang memiliki integritas, kapabilitas, dan moralitas untuk mengemban tugas besar sebagai Pj Bupati Puncak.

Menurut Lukius Newegalen, dukungan itu tidak terkait dengan kubu-kubuan atau perpecahan di warga di Kabupaten Puncak, tapi menginginkan putra asli Puncak yang memenuhi kriteria untuk memimpin daerah.

Baca juga: DPRD Sorong Usulkan 2 Calon Pj Bupati, Fraksi Golkar: Masing-masing Punya Kelebihan dan Kekurangan

Filep Wamafma mengapresiasi langkah Ketua DPRD Puncak bersama masyarakat yang memperjuangkan aspirasi masyarakat ke Komite I DPD RI.

Ia mendukung harapan DPRD dan masyarakat Puncak agar Pj Bupati berasal dari anak asli Puncak.

"Kami berharap Mendagri mempertimbangkan untuk menunjuk pj bupati sesuai harapan dan keinginan masyarakat Papua pada umumnya, secara khusus masyarakat Puncak," kata Filep Wamafma.

Ia menyebut Mendagri juga perlu memahami kearifan dan politik lokal serta potensi gangguan keamanan baik pra dan pasca-pemilukada, pilpres, pileg.