Taufiqurrakhman: Saya Pribadi Akan Terus Perjuangkan OAP Mengisi Posisi Strategis di Kemenkumham

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Puluhan massa dua organisasi kemasyarakatan (ormas) geruduk kantor perwakilan (Kanwil) Hukum dan HAM Papua Barat di Manokwari, Senin (16/10/2023).

Demo puluhan massa dari ormas Parlemen Jalan (Parjal) dan Pilar Pemuda Rakyat (Pidar) Papua Barat itu menyatakan sikap protes terhadap agenda pelantikan pejabat di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat.

Panglima Parjal Papua Barat, Ronald Mambieuw, mengatakan bahwa ormas turut bertanggung jawab dalam menjaga marwah keberpihakan dan pemberdayaan terhadap putra-putri asli Papua di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat. 

"Kami meminta agar dalam setiap agenda pelantikan pejabat di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat, 80 persen wajib memprioritaskan anak-anak asli Papua ," ujar Mambieuw. 

Ia mengatakan, bahwa implementasi UU 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) harus ditegakkan di seluruh instansi pemerintah maupun perwakilan lembaga vertikal di Papua Barat.

"Sumberdaya manusia asli Papua di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat harus diberdayakan. Kami prihatin justru mereka akan terus menjadi penonton di atas negerinya," kata Mambieuw. 

Kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Hukum dan HAM Papua Barat, Taufiqurrakhman, menyambut positif aksi damai yang digelar gabungan dua ormas tersebut. 

"Saya beri jempol kepada saudaraku sekalian yang punya kepedulian dan berperan sebagai kontrol terhadap kinerja kami di wilayah ini," kata Taufiqurrakhman saat menerima aspirasi massa aksi. 

Ia mengatakan bahwa, aksi tersebut juga menjadi bahan evaluasi Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat untuk disampaikan kepada pimpinan (Menteri Hukum dan HAM) di Jakarta, agar lebih memperhatikan aspirasi dari wilayah.

Dengan nada santun, Taufiqurrakhman menyatakan bahwa secara pribadi, sangat peduli dan terus memperjuangkan putra-putri asli Papua di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat.

Agar menempati posisi strategis di setiap jabatan. 

"Saya cukup maksimal dalam memperjuangkan hak-hak keberpihakan, seperti yang diaspirasikan hari ini. Tetapi semua keputusan ada di tingkat kementerian," jelasnya.

(*)