Berita Kaimana
Ini Kata Bupati Freddy Thie Soal Belum Diserahkan KUA-PPAS APBD 2024 ke DPRD Kaimana
Sanksi sudah tentu pasti ada, makanya saya juga berharap nanti kalau kita dorong Desember, komunikasi kita dengan DPRD bisa baik
Penulis: Arfat Jempot | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA – Hingga kini Pemerintah Daerah Kaimana, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD Kaimana 2024 ke DPRD.
Berdasarkan aturan APBD harus disahkan satu bulan sebelum akhir tahun anggaran.
Menanggapi hal tersebut Bupati Kaimana Freddy Thie buka suara.
Baca juga: Pemkab Kaimana Anggarkan Rp 61 Miliar untuk Pengembangan Pariwisata
Baca juga: Freddy Thie Harap Umat Nasrani di Kaimana Sambut Kelahiran Yesus Dalam Suasana Damai dan Sukacita
Ia membenarkan telah menerima surat penyampaian dari DPRD Kaiaman, terkait batas waktu penetapan APBD pada 30 November 2023.
Freddy menjelaskan, penyebab penyampaian dokumen anggaran mengalami keterlambatan akibat beberapa persoalan yang dihadapi daerah.
Iapun berkomitmen, dokumen APBD 2024 akan diajukan ke DPRD sebelum Natal 25 Desember 2023.
“Batas waktu yang disampaikan dalam surat Ketua DPRD itu harus tanggal 30 November. Ini sudah tanggal 1 Desember kita belum ajukan. Jujur bahwa memang ada keterlambatan. Keterlambatan ini sudah tentu kita paham dengan kondisi yang sementara kita ikuti,” jelas Freddy Thie kepada wartawan usai membuka Parade Natal 2023 di Pantai Bantemi, Jumat (1/12/2023).
Freddy mengungkapkan, salah satu yang menyebabkan dokumen anggaran lambat diajukan ke DPRD Kaimana adalah persoalan ditersangkakannya Sekretaris Dinas PMK.
“Jujur saja dengan Sekretaris Dinas PMK ditersangkakan, ini PR besar buat kita. PR besar itu karena dana kampung tahap 1, 2 dan 3 pasti akan terlambat," ujarnya.
"Tetapi bagaimana pun kita harus secepatnya mengambil langkah, untuk minimal dana-dana kampung ini bisa terealisasi dengan baik,” sambungnya.
Ditanya soal sanksi yang nanti bakal diterima ketika APBD terlambat ditetapkan, Freddy Thie mengatakan akan berkomunikasi dengan DPRD.
Sehingga jangka waktu yang pendek kedepan bisa dimanfaatkan dengan baik.
“Sanksi sudah tentu pasti ada, makanya saya juga berharap nanti kalau kita dorong Desember, komunikasi kita dengan DPRD bisa baik sehingga waktu yang pendek ini bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.