Peringatan Otda Tahun 2024, Jacob Fonataba Ungkap Pemda Terus Data Potensi Ekonomi Hijau Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-28 tahun 2024 menjadi momentum pelecut bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus mendata potensi ekonomi hijau sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pemaknaan tersebut selaras dengan tema yang diusung dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28, "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat".

Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Yacob Fonataba, setelah memimpin upacara bendera peringatan Hari Otonomi Daerah di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (25/4/2024).

Selain pimpinan OPD dan ASN lingkup Pemprov Papua Barat, hadir juga Forkopimda Provinsi Papua Barat, seperti Kabinda Papua Barat Mayjen TNI Daru Cahyono, Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Yusuf Ragainaga, Kakanwil Kemenkumham Papua Barat Piet Bukorsyom, perwakilan Polda Papua dan lainnya.

"Lingkungan yang sehat tercipta ketika masyarakatnya bisa mandiri," katanya.

Baca juga: Momen Hari Otonomi Daerah 2024 di Fakfak Papua Barat, Ali Hindom Sentil Soal SDM di Papua

Ia menyatakan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan pemerintah daerah menata program pembangunan secara berkelanjutan.

Esensi otonomi daerah, ucapnya, adalah intervensi program pemerintah membuat sumber-sumber usaha mendatangkan pendapatan bagi masyarakat.

Ia mencontohkan, Provinsi Papua Barat memiliki potensi ikan laut yang cukup besar.

Lalu, menjadi tugas Pemda Papua Barat mengelola potensi kelautan tersebut, termasuk mewadahi kelompok nelayan.

"Produk tangkapan laut juga diatur secara sistematis, tercatat dan bisa memberikan pendapatan," ujar Yacob Fonataba.

Menurut dia, untuk mengimplementasikan pembangunan berbasis ekonomi hijau niscaya dibutuhkan kolaborasi antarOPD.

Baca juga: Jacob Fonataba: Pembangunan BLK di Mansel Masuk Tahap Finalisasi

Dalam bidang perikanan, misalnya, walau sudah ada OPD teknis, hasil laut ketika dipasarkan akan melibatkan Disperindag dan Dinas Koperasi dan UKM yang membina koperasi nelayan.

"Perencanaan yang dibuat Bappeda diturunkan ke DPA masing-masing ditambah transfer dari pusat. Kita tidak bekerja sendiri-sendiri," kata Yacob Fonataba.

Ia menyebut, perencanaan program pembangunan dalam kerangka Otonomi Daerah akan dikupas tuntas dalam Musrenbang Provinsi Papua Barat yang diagendakan pada Senin (29/4/2024).

Yacob dan kawan-kawan masih menunggu kehadiran Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere yang sedang bersama bupati lainnya menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah terpusat di Surabaya.

"Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem NKRI," kata Yacob Fonataba membacakan sambutan Mendagri.

Mendagri mendorong pemerintah daerah mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Baca juga: Otonomi Khusus dan Dilema Kesejahteraan hingga Pendidikan Orang Papua

Antara lain melalui transformasi produk unggulan dari yang berbasis produk yang tidak dapat diperbarui menjadi produk dan jasa yang diperbarui dengan tetap memperhatikan potensi daerah seperti pertanian, kelautan dan pariwisata.

Produk yang tidak dapat diperbarui antara lain adalah industri pengelolaan pertambangan.

Mendagri menilai penguatan partisipatif masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis dapat menciptakan daerah yang ramah investor.

Tujuannya mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau sebagai satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045.

Implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan seperti penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Mendagri menyebut kebijakan otonomi daerah mesti memprioritaskan program pembangunan nasional meliputi penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan peningkatan kualitas layanan publik melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik,.

Kebijakan lainnya adalah percepatan proses pemberian perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

Baca juga: Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah, Ini Pesan Bupati Manokwari Hermus Indou

Pemerintah Pusat menargetkan tahun 2024, prevalensi anak stunting turun menjadi 14 persen.

Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing.

Di antaranya hubungan arah kebijakan dan arah anggaran untuk perbaikan pola asuh dan lingkungan, penanganan kurang gizi dan anemia yang tepat sasaran kepada ibu dan remaja putri.

"Setelah 28 tahun, otonomi daerah telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya angka indeks pembangunan manusia," ujar Mendagri.

Ia mengatakan, Otonomi Daerah juga berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemampuan fiskal daerah bagi daerah-daerah otonomi baru.

Ia berharap, kapasitas fiskal daerah digunaka untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.