Massa Guru Honorer Nyaris Palang Kantor BKPP Tekuk Bintuni, Pertanyakan Soal Penerimaan CPNS

Sekira pukul 13.00 WIT, massa tenaga honorer berusaha memalang pintu kantor BKPP Tekuk Bintuni memakai dua balok.

Penulis: Randy Rumbia | Editor: Tarsisius Sutomonaio
TribunPapuaBarat.Com/Randy Rumbia
Massa tenaga honorer di Teluk Bintuni, Papua Barat, berusaha memalang pintu kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) pada Jumat (26/4/2024). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Massa tenaga honorer di Teluk Bintuni, Papua Barat, berusaha memalang pintu kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) pada Jumat (26/4/2024).

Aksi palang kantor itu berawal saat massa mulai mendatangi kantor BKPP Tekuk Bintuni sekira pukul 10.00 WIT.

Mereka ingin meminta penjelasan mengenai kuota penerimaan CPNS tahun 2021.

Mereka merasa tidak mendapat informasi yang memadai tentang penerimaan CPNS tahun 2021 yang tertunda hingga 2024.

Baca juga: Perekrutan CPNS 2023 dan 2024 Manokwari Selatan Segera Dibuka, Ini Jumlah Formasinya

 

Karena itu, ratusan tenaga honorer berkumpul dan membawa dua batang balok ukuran 5x10 untuk memalang pintu kantor BKPP Teluk Bintuni.

Sekira pukul 13.00 WIT, mereka berusaha memalang pintu kantor BKPP Tekuk Bintuni memakai dua balok yang mereka bawa.

Kordinator aksi, Alfius Iba, mempertanyaan alasan belum adanya penerimaan CPNS di Kabupaten Teluk Bintuni.

Padahal, ucapnya, beberapa kabupaten lain di Papua Barat dan Papua Barat Daya sudah membuka penerimaan CPNS.

Antara lain Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Tambrauw.

Baca juga: Soal Waktu Seleksi CPNS Formasi 2021 di Kaimana, Ini Jawaban Ona Lawalata

Ia dan ratusan tenaga honorer di Teluk Bintuni pun menyampaikan dua tuntutan lain di depan kantor BKPP Teluk Bintuni.

Ada soal pengangkatan honorer sesuai dengan data yang iinput oleh BKPP pada tahun 2021.

"Lalu, tentang pengangkatan tenaga honorer berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus dengan proporsi 80 persen orang asli Papua dan 20 persen non Papua," kata Alfius Iba.

"Fokus utama adalah mengangkat anak asli tujuh suku yang saat ini menjadi honorer di Teluk Bintuni."

Jika pemerintah daerah tidak merespons tuntutan ini, ucap Alfius Iba, akan ada aksi massa yang lebih besar.

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved