Berita Manokwari
Hari Ini Sekda Manokwari Diperiksa Jaksa Terkait DAK Fisik 2023
"Penyelidikan tipikor di tengah tahapan Pilkada justru diduga sebagai alat kepentingan politik tertentu," kata Jimmy
Penulis: Hans Arnold Kapisa | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari agendakan panggilan pemeriksaan terhadap oknum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manokwari berinisial HS.
Panggilan pemeriksaan terhadap orang nomor tiga di lingkungan Pemkab Manokwari dibenarkan Kepala Seksi Intelijen Kejari Manokwari, Muhammad Iksan Husni dikonfirmasi Tribun, Kamis (15/8/2024).
"Benar kami sudah melayangkan surat permintaan panggilan melalui Bupati untuk menghadirkan Sekda HS untuk memenuhi pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini," ujar Iksan.
Baca juga: Penyelidikan DAK Fisik Pemkab Manokwari 2023 Mulai Mengerucut, Yan Warinussy: Bukan Asal Bunyi
Baca juga: Penyelidikan DAK Pemkab Manokwari 2023, Jaksa: Lebih dari 10 Saksi Sudah Diperiksa
Informasi yang dihimpun Tribun, bahwa panggilan pemeriksaan terhadap oknum Sekda HS berkaitan dengan penyelidikan Jaksa atas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2023 di lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari.
Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum Pemda Manokwari, Jimmy El, meminta agar Kejari Manokwari menghentikan penyelidikan DAK Fisik 2023 sedang diproses.
Jimmy El menyayangkan upaya hukum Kejari Manokwari yang melakukan penyelidikan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
"Penyelidikan tipikor di tengah tahapan Pilkada justru diduga sebagai alat kepentingan politik tertentu," kata Jimmy El kepada wartawan belum lama ini.
Ia juga meminta Kejari Manokwari agar patuh terhadap instruksi Jaksa Agung yang berlaku dalam tahapan Pilkada serentak 2024.
"Ada instruksi Jaksa Agung kepada seluruh jajaran bahwa selama tahapan Pilkada laporan masyarakat atau organisasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, dihentikan sempai Pilkada selesai," ucapnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.