Berita Manokwari
Peringati Hari HAM, Ini Pernyataan Tegas KNPB Mnukwar
momen hari HAM 2024 pihaknya kembali menyampaikan kepada dunia agar dapat melihat masalah Papua yang sangat kompleks dan serius.
Penulis: Matius Pilamo Siep | Editor: Libertus Manik Allo
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/Hari-HAM-40981.jpg)
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mnukwar (Manokwari) Papua Barat serukan referendum Papua di momentum peringatan hari Hak Asasi Manusia (Ham) 10 Desember 2024.
Pernyataan referendum ini diungkapkan Ketua Umum KNPB wilayah Mnukwar Alexander Nekenem, dalam konferensi pers di kawasan Amban Manokwari Barat, Selasa (10/12/2024).
"Hari ini KNPB beserta konsulat di 32 wilayah serentak menggelar berbagai aksi untuk memperingati hari HAM se dunia sekaligus meminta hak penentuan nasib sendiri dan referendum bagi bangsa dan tanah Papua," ujar Alexander.
Baca juga: Peringati Hari HAM se-Dunia, Massa Aksi Damai di Sanggeng Manokwari
Baca juga: RICUH Aksi Peringatan Hari HAM di Manokwari, Dua Demonstran Diciduk, 2 Polisi Terluka
Ia mengatakan bahwa di momen hari HAM sedunia, KNPB Mnukwar tidak menggelar aksi turun jalan.
Namun hanya melakukan konferensi pers untuk mengingatkan dunia internasional, tentang berbagai pelanggaran HAM di atas Tanah Papua.
"Sudah terlalu banyak pelanggaran HAM yang mengorbankan orang asli Papua (OAP) dan alamnya. Tidak pernah ada penyelesaian yang berpihak pada generasi bangsa Papua," ujarnya.
Lanjut Alex, solusi penyelesaian pelanggaran HAM Papua bukan tentang kesejahteraan, tapi lebih dari itu manusia dan alam Papua butuh diselamatkan.
"Manusia Papua dan alamnya bisa sejahtera dengan sendirinya, asalkan berikan kedaulatan agar kami menentukan nasib kami sendiri melalui referendum, bukan tawaran kesejahteraan yang kami minta," tukasnya.
Oleh karena itu, melalui pernyataa resmi di media, KNPB Mnukwar juga menyampaikan protes terhadap Pemerintah Indonesia secara sistematis melakukan perampasan hak-hak masyarakat adat, tanpa kompromi melalui berbagai program pembangunan.
"Eksplorasi sumberdaya alam di seluruh tanah Papua terus dilakukan dengan "topeng" pemekaran, untuk pemerataan pembangunan sementara hak dan ruang hidup warga pribumi terus terancam," kata Nekenem.
Dengan demikian, sambung Alex di momen hari HAM 2024 pihaknya kembali menyampaikan kepada dunia agar dapat melihat masalah Papua yang sangat kompleks dan serius.
"Cukup sudah 63 tahun tanah Papua dalam genggaman Indonesia dengan berbagai pelanggaran Ham. Kembalikan hak politik kami untuk referendum sebagai solusi demokratis bagi kami bangsa Papua," tutup Alexander Nekenem.
(*)