PRSSNI Papua Barat Bertemu Wamendigi, David Baru: Kami Siap Bantu Pemerintah

TRIBUNPAPUABARAT.COM, JAKARTA - Persatuan Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Provinsi Papua Barat bertemu langsung dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamendigi) Anggara Raka Prabowo.

Dalam pertemuan itu, PRSSNI Papua Barat yang dikomandoi David Alexander Baru berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah. 

"Kami bersama seluruh teman-teman anggota siap membantu pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital untuk Memberikan informasi yang seluas-luasnya terkait Program Swasembada Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis," kata David Baru saat diwawancarai Tribun, Senin (16/12/2024) pukul 17.00 WIT.

Baca juga: Diskominfo Papua Barat Minta OPD Perbaharui Data di Website

Baca juga: Menkominfo RI Minta Jurnalis Papua Barat Berkontribusi Wujudkan Pemilu Damai

Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut PRSSNI Papua Barat juga menyampaikan keluhan anggota radio swasta di Papua yang mendapatkan banyak masalah soal izin.

"Ini juga masih menjadi tantangan bersama, karena memang masih banyak pengusaha yang mundur akibat sejumlah regulasi yang menghambat," bebernya. 

 Akibatnya kata David, slot frekuensi di Papua dan Papua Barat banyak kosong. 

"Banyak pengusaha yang tidak berani masuk. Saat menyampaikan masalah itu Pak Wamen berjanji membantu teman anggota PRSSNI," ujarnya. 

Diungkapkannya, anggota PRSSNI pada 2010 berjumlah 57 dan tersebar di Tanah Papua. 

Namun sambung David, jumlah tersebut saat ini telah berkurang menjadi 24.

"Akibat pandemi dan masalah keuangan teman anggota PRSSNI menjadi masalah klasik dan tantangan internal," ungkapnya.

Akibat dari itu, ia menyebutkan banyak kerugian yang dirasakan sehingga ada sebagian berpindah ke usaha lain. 

Pada kesempatan tersebut, diketahui, Wamendigi RI meminta anggota PRSSNI untuk menginformasikan program prioritas Presiden Prabowo di Papua. 

"Mulai dari program swasembada pangan di Papua, program makan bergizi sampai masalah pemberitaan hoaks di Papua terkait pemerintah yaitu kebijaka Bapak Presiden Prabowo," tutupnya.

(*)