Lantik Matret Kokop Jadi Bupati Teluk Bintuni, Ali Baham Temongmere Beri Lima 'Pekerjaan Rumah'

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, melantik Matret Kokop menjadi Bupati Teluk Bintuni, Selasa (14/1/2025).

Matret menjadi Bupati Teluk Bintuni selama masa periode tersisa.

Sebelumnya, ia adalah pasangan Petrus Kasihiw yang menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati Teluk Bintuni periode 2021-2025.

Dalam sambutannya, Ali Baham Temongmere mengatakan Matret Kokop memiliki lima "pekerjaan rumah" yang harus dijalankan selama masa periode jabatannya.

Pertama, pembangunan infrastruktur dasar yang perlu ditingkatkan. Hal itu mencakup akses jalan, listrik hingga air bersih ke seluruh pelosok.

Baca juga: Matret Kokop Resmi Jadi Bupati Teluk Bintuni Papua Barat

"Infrastruktur yang baik adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," ucap Ali Baham Temongmere.

PR kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Ali, investasi dalam pendidikan dan kesehatan adalah kunci untuk mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di era global.

Hal itu dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program-program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan.

PR Ketiga adalah optimalisasi potensi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan.

"Selain sektor migas yang telah ada, pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata perlu mendapat perhatian khusus untuk menciptakan diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan," katanya.

Baca juga: Besok, Matret Kokop Dilantik Jadi Bupati Teluk Bintuni

Keempat,  Ali Baham Temongmere meminta implementasi Otonomi Khusus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua di Teluk Bintuni.

Poin tersebut, ucapnya, termasuk program-program pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan adat perlu terus diperkuat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat adat.

Kelima, Ali Baham Temongmere tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

"Transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas adalah hal-hal yang tidak bisa ditawar," katanya.