Ada Wacana Kampus Bisa Mengelola Tambang, Ini Respons Forum Rektor dan Anggota Komisi X DPR RI

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sedang mengkaji wacana mengenai perguruan tinggi dapat mengelola tambang.

Usulan itu tercantum dalam naskah RUU perubahan ketiga UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 51A ayat (1).

Forum Rektor Indonesia mendukung satu di antara poin dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). 

Alasannya, jika mengelola tambang, kampus dapat menurunkan biaya pendidikan. 

Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Didin Muhafidin, menyebut pengelolaan tambang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi perguruan tinggi.

"Jika yayasan mendapatkan tambahan pendapatan dari proyek tambang, muaranya akan meringankan beban mahasiswa," katanya kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2025). 

Baca juga: PMKRI Tolak Kelola Tambang, Desak Pemerintah Revisi PP 25 Tahun 2024

Anggota DPR Khawatir

Wacana perguruan tinggi bisa mengelola tambang membuat anggota Komisi X DPR RI khawatir.

Satu di antaranya Bonnie Triyana dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).

Ia khawatir perguruan tinggi tidak lagi kritis jika bisa mengelola industri ekstraktif seperti pertambangan.

"Gimana mau kritik kalau enggak punya legitimasi etika, legitimasi moral berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, keilmuan, dan kalau kamu melakukan yang sebetulnya tidak sepatutnya kamu lakukan," katanya saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (27/1/2025).

Ia mengatakan kampus sebagai benten terakhir kebenaran ilmiah harus dipertahankan.

Menurutnya, izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dapat membawa risiko besar, termasuk kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga dampak politis.

Ia menyarankan supaya perguruan tinggi mencari alternatif pendanaan yang lebih kreatif dan berkelanjutan.