Suriyati Tanggapi Polemik Soal Pimpinan DPRK Teluk Bintuni dari Partai Golkar

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Pelantikan pimpinan DPRK Teluk Bintuni dari Partai Golkar masih menjadi polemik di internal partai itu, Rabu (29/1/2025).

Ada kader partai berlambang beringin tersebut yang tidak sepakat dengan keputusan pusat soal wakil Partai Golkar yang duduk di kursi pimpinan DPRK Teluk Bintuni, Papua Barat.

Sekretaris DPD Golkar Papua Barat, Suriyati, mengatakan polemik itu seharusnya berakhir menyusul keputusan DPP Golkar.

"Saya sudah serahkan ke masing-masing ketua DPD 2. Kalau ada daerah yang meragukan, coba tanya ke ketua DPD tingkat setempatnya. Sudah tidak ada masalah, sudah clear," kata Suriyati ketika dihubungi melalui ponselnya, Rabu (29/1/2025). 

Menurutnya, DPD tingkat provinsi tidak bisa mengubah surat keputusan (SK) dari DPP.

Baca juga: DPRK Teluk Bintuni Tetapkan Paripurna Pimpinan dari Partai Golkar, Ini Jadwalnya

"Mari kita menaati perintah dari DPP. Apabila tidak menaati perintah dari DPP, akan mendapat sanksi," ujarnya.

Kader yang mengkomplain SK tersebut, ucapnya, bisa langsung bersurat DPP Partai Golkar untuk meminta pennjauan kembali atas SK itu.

Suriyati mengingatkan agar setiap kader Partai Golkar menaati perintah dari DPP.

Polemik internal, ucapnya, bisa berimbas pada tidak dilantiknya kader Partai Golkar sebagai pimpinan DPRK Teluk Bintuni.

"Rugi nanti partai. Dalam unsur pimpinan, kita tidak terlibat dalam pembahasan-pembahasan," Suriyati.

Sesuai rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Teluk Bintuni, 24 Januari  2025, paripurna pengumunan pimpinan legislatif dari Partai Golkar dijadwalkan pada 12 Febuari 2025.