Gerindra Papua Barat: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir soal Efisiensi Anggaran

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Otoritas DPD Gerindra Papua Barat meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat. 

Itu disampaikan langsung Wakil Ketua DPD Gerindra Papua Barat, David Alexander Baru kepada TribunPapuaBarat.com di Manokwari Papua Barat, Senin (24/2/2025). 

Menurutnya, anggaran yang diefisienkan adalah program pemerintah yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat, seperti perjalanan dinas dalam dan luar negeri, rapat-rapat di hotel, alat tulis kantor (ATK) pegawai, serta belanja kendaraan dinas.

Baca juga: Gerindra Papua Barat Apresiasi TNI Dukung Program Makan Bergizi Gratis  

Baca juga: Gerindra Papua Barat: Beda Politik Biasa, Kepala Daerah Harus Tetap Satu dalam Semangat Merah Putih

"Kami menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memastikan bahwa honor pegawai, bantuan pendidikan bagi anak sekolah dan mahasiswa, serta tunjangan guru dan dosen tidak termasuk dalam anggaran yang dipangkas," jelasnya. 

Dikatakannya, yang dipangkas yaitu perjalanan dinas rektor, para dekan, acara seremonial yang tidak bermanfaat, juga ATK dan hal-hal lain yang tidak berdampak bagi masyarakat luas. 

Ia juga menilai adanya kesalahpahaman di masyarakat yang menyebabkan munculnya aksi demonstrasi yang menyebut bahwa dana pendidikan dan anggaran proyek dikurangi. 

"Menurut hemat kami, sudah barang tentu informasi tersebut tidak benar," tegasnya. 

David menambahkan bahwa Papua dan Papua Barat memiliki Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan.

Terkait pernyataan Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere yang menyebut bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Otonomi Khusus (Otsus) dipangkas akibat efisiensi anggaran tentu beda penyebab. 

"Perlu kami menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan karena dana Otsus tidak tepat sasaran," tuturnya. 

Menurut laporan masyarakat ke DPR RI dan Kementerian Keuangan, dana Otsus sering tidak digunakan sesuai peruntukan bagi Orang Asli Papua (OAP).

"Dana Otsus Papua banyak disalahgunakan. Seharusnya untuk OAP, tetapi ada orang non-OAP yang menggunakannya," bebernya. 

Selain itu, banyak kegiatan kantor yang juga memakai dana Otsus, maka perlu dipahami ini kalau tidak sesuai, tentu akan dipangkas.

(*)