Kanwil Kemenkum Pabar
Kanwil Kemenkum Pabar Optimistis Raih Predikat WBK 2025
Dari Kanwil Kemenkum Pabar, FGD ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/Kanwil-Kemenkum-Pabar-menggelar-rapat-melalui-Zoom.jpg)
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) mengikuti Forum Group Discussion (FGD) virtual, Kamis (6/3/2025).
FGD itu membahas soal persiapan teknis evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2025 pada Satuan Kerja di Kementerian Hukum.
Dari Kanwil Kemenkum Pabar, FGD ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan.
Ada juga Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adel Chandra; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dwi Kristika Rohana; serta Tim Kerja Pembangunan ZI Kanwil Kemenkum Pabar.
Ada empat tujuan pertemuan ini, yakni:
1. Memberikan pemahaman terkait mekanisme evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas di setiap satuan kerja.
Baca juga: Kanwil Kemenkum Pabar Gelar Rapat Harmonisasi 5 Rancangan Perbup Sorong
2. Mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul selama proses pembangunan ZI.
3. Menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai standar WBK/WBBM.
4. Mempersiapkan satuan kerja untuk menghadapi tahapan evaluasi oleh tim penilai internal dan eksternal.
Inspektur Wilayah V melalui Auditor Madya, Titut Sulistyaningsih, menyatakan evaluasi demi meningkatkan kualitas tata kelola pengusulan satuan kerja oleh Tim Penilai Internal (TPI) kepada Tim Penilai Nasional (TPN).
Dengan begitu, satuan kerja tersebut layak untuk meraih predikat WBK/WBBM pada 2025.
Evaluasi juga mendukung keberlanjutan pembangunan ZI di Kementerian Hukum sebagai bagian dari komitmen terhadap reformasi birokrasi.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, mengatakan koordinasi dan evaluasi sejalan dengan program Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
| Kakanwil Kemenkum Papua Barat Pimpin Sumpah PNS dan Pengangkatan Jabatan Fungsional |
|
|---|
| RUU Desain Industri Hadirkan Kepastian Hukum dan Akses Pembiayaan |
|
|---|
| Supratman Andi Agtas Resmikan 2.025 Posbankum di Papua Barat dan Papua Barat Daya |
|
|---|
| Kemenkum Papua Barat Dorong Perlindungan Karya Mahasiswa Lewat Edukasi HKI |
|
|---|
| Kemenkum Papua Barat Gandeng Tiga Perguruan Tinggi Perkuat Perlindungan HKI |
|
|---|