Sudah Tiga Hari  Kantor DLHP Papua Barat Dipalang, Kepala Dinas Belum Respons 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Aktivitas Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat terpantau sepi tanpa aktivitas karena adanya aksi pemalangan diduga dilakukan oleh tenaga honorer. 

"Palang bambu adat di gerbang (pintu masuk) belum bisa dibuka sampai Pimpinan Dinas (DLHP) datang temui kami di sini," ujar salah satu peserta aksi yang enggan identitasnya disebut saat ditemui media di Manokwari, Jumat (7/3/2025). 

Ia mengatakan, aksi pemalangan tersebut merupakan sikap protes tenaga honorer DLHP yang nama-namanya tidak diakomodir dalam daftar pengangkatan CPNS 2025 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga: DLHP Fakfak Papua Barat Komitmen Mulai Langkah Konkret Pengurangan Limbah Plastik

Baca juga: DLHP Gelar Koordinasi dan Singkronisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Ia menuturkan, bahwa sejumlah tenaga honorer DLHP yang mengabdi pada pemerintah Papua Barat sejak 2019 justru tidak diangkat dalam daftar pengangkatan CPNS 2025.

"Kenapa yang lama (honorer) tidak disertakan dalam daftar pengangkatan CPNS, sementara mereka yang baru honor sejak 2023 dan 2024 yang diakomodir dan dikirim ke BKN?," ujarnya.

Sementara, lanjut sumber yang enggan namanya disertakan, bahwa para honorer telah mengkonfirmasi hal tersebut ke pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Papua Barat. 

Hasilnya, kata dia, bahwa BKD menyebut pengangkatan honorer adalah mereka yang sudah dibayar (digaji) melalui APBD Provinsi Papua Barat setiap bulan. 

"Tapi ternyata,  honorer lama sejak 2019 dimasukkan dalam data petugas kebersihan (cleaning service) dan keamanan (security).

Sementara yang kami ketahui, bahwa cleaning service dan security itu masuk dalam sistem pengadaan dibawah tanggung jawab pihak ketiga," tegasnya. 

Ia berharap kepada pihak berwenang agar segera menelusuri hal pengangkatan tenaga honorer di lingkungan DLHP Papua Barat agar terbuka jelas ke publik dan diketahui oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. 

"Kami juga akan bertemu bapak Gubernur Dominggus Mandacan untuk menyampaikan nasib honorer dan juga melaporkan kondisi yang selama ini terjadi di kantor DLHP Papua Barat," ujarnya. 

Di tempat terpisah, Kepala DLHP Provinsi Papua Barat, Raymond Yaap yang dikonfirmasi Tribun terkait aksi pemalangan kantor belum memberikan respons hingga berita ini disiarkan. 

Pantauan di lapangan, pemalangan kantor DLHP Papua Barat telah berlangsung selama tiga hari sejak Rabu 5 Maret hingga saat ini dengan menggunakan bambu adat yang terpasang di pintu gerbang kantor yang berlokasi di kawasan perkantoran Gubernur Papua Barat di Manokwari.

(*)