Abdulah Manaray: Pentingnya Konektivitas Infrastruktur Dukung Pemanfaatan SDA Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdullah Manaray menegaskan, pentingnya konektivitas infrastruktur dalam mendukung pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di Papua Barat.

Menurutnya, Papua Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah baik di laut, darat, hutan maupun pegunungan. 

Namun, hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. 

Baca juga: Yusak Sayori: Pembangunan Infrastruktur Harus Sesuai Visi dan Misi 

Baca juga: Warga Pantura Manokwari Utara Keluhkan Infrastruktur Jalan: Perlambat Aktivitas Sehari-hari

"Kita memiliki potensi SDA yang sangat besar, tetapi masih banyak kendala dalam menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Infrastruktur jalan, transportasi laut dan udara, serta sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat belum terkoneksi dengan baik. Inilah yang perlu dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," kata Abdullah Manaray saat diwawancarai wartawan di Manokwari, Rabu (26/3/2025).

Dikatakannya, sebagai anggota DPD RI dirinya memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Pengawasan ini mencakup kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat hingga ke tingkat kabupaten.

Hal itu sambung Manaray gar pembangunan yang dilakukan bersifat terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. 

"Sering kali kita melihat pembangunan yang tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Selain itu, penting juga memastikan bahwa informasi mengenai pembangunan dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu tujuan, sasaran, dan dampak dari setiap pembangunan yang dilakukan di daerah mereka," jelasnya.

Lebih lanjut, Manaray menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur di Papua Barat adalah kondisi geografis yang sulit, keterbatasan anggaran, serta minimnya keterlibatan pihak swasta.

Banyak daerah yang masih terisolasi dan belum memiliki infrastruktur yang memadai, terutama wilayah kepulauan dan pegunungan. 

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Peran swasta atau investor juga diperlukan, tetapi harus ada transparansi dalam prosesnya agar masyarakat memahami manfaat yang akan mereka terima dan tidak terjadi penolakan terhadap investasi yang masuk," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur yang lebih baik di Tanah Papua.

Kehadiran pemerintahan yang baru, baik di tingkat nasional maupun daerah, diharapkan dapat membawa angin segar bagi percepatan pembangunan infrastruktur yang lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat. 

"Tujuan utama pembangunan infrastruktur adalah untuk mempermudah pelayanan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna," pungkasnya.

(*)