Berita Manokwari
Gabungan Ormas Dan Mahasiswa Gelar Aksi Damai, Tolak Keberadaan Premanisme Di Papua Barat
Jalil menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan adalah bentuk pencegahan agar hal-hal serupa yang terjadi di daerah lain tidak merembet ke Papua Barat
Penulis: Fransiskus Irianto Tiwan | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Gabungan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan mahasiswa di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, menggelar aksi damai dan orasi menolak keberadaan preman yang berlindung di balik nama organisasi, Kamis (22/5/2025).
Aksi tersebut berlangsung di perempatan traffic light Haji Bauw, dengan tujuan mendukung aparat keamanan dalam menjaga situasi kamtibmas.
Ketua Sahabat Polisi Papua Barat, Jalil Lambara dalam orasinya menyampaikan keprihatinan terhadap maraknya aksi kekerasan dan intimidasi oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan organisasi masyarakat di berbagai wilayah.
Baca juga: Gandeng Polresta, Pemkab Manokwari Berantas Premanisme dan Pungutan Liar di Jalan
Baca juga: Polisi Tangkap 4 Orang Wartawan yang Terlibat Kasus Premanisme: Masyarakat Harus Waspada
"Kami meminta kepada bapak presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengevaluasi organisasi-organisasi masyarakat yang kerap melakukan tindakan intimidatif dan kekerasan terhadap warga. Bila perlu, organisasi yang menimbulkan keresahan dan mengganggu kamtibmas di seluruh Indonesia agar dibubarkan,” tegas Jalil.
Ia menambahkan, gabungan ormas dan mahasiswa mendukung penuh langkah tegas TNI dan Polri dalam memberantas premanisme.
Mereka juga meminta Kapolri untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan kekerasan dan meresahkan masyarakat.
"Aksi ini murni dari keprihatinan kami atas situasi yang berkembang. Kami tidak mewakili kepentingan elit manapun. Kami tidak ingin organisasi bergaya preman hadir di tengah masyarakat Manokwari," lanjutnya.
Jalil menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan adalah bentuk pencegahan agar hal-hal serupa yang terjadi di daerah lain tidak merembet ke Papua Barat.
"Kami melihat di media sosial dan pemberitaan nasional, banyak kekerasan dan intimidasi oleh organisasi tertentu. Ini yang kami khawatirkan. Kami, ormas yang legal dan bekerja sesuai aturan, berkomitmen untuk memberikan advokasi dan perhatian kepada masyarakat. Maka dari itu, ini adalah aksi simpati dan bentuk kepedulian kami,” ujarnya.
Pihaknya juga berharap pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dapat mengevaluasi seluruh ormas yang beroperasi di wilayah Papua Barat.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.