Non-Nakes RSUP Papua Barat Tuntut Hak dan Kejelasan Data Pemberkasan CPNS

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Sekelompok Non Tenaga Kesehatan (Non-Nakes) menggelar aksi demonstrasi di depan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat.

Mereka menuntut transparansi dan keadilan dalam proses pemberkasan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Pantauan Tribun, para demonstran membawa sejumlah poster bertuliskan “Tolong data-data kami dikembalikan dan keluarkan Nakes dan Dokter karena ini Farmasi untuk Non Nakes”.

Baca juga: Hasil Tes CPNS : 308 Peserta di Manokwari Lolos, Berikut Komentar Hermus Indou

Baca juga: Temui Pencaker yang Tak Lulus Seleksi CPNS, Hermus Indou: Kewenangan Pemerintah Pusat

Ada pula yang membawah tulisan “Kami minta Bapak Gubernur Papua Barat implementasi keputusan tentang finalis data non-ASN pada tahun 2023 yang dikeluarkan oleh RSUP PB total 98 orang.”

Selain itu, ada pun yang memegang tulisan “Kami minta Bapak Gubernur segera memanggil pimpinan RSUP dan BKD untuk meninjau data yang dikeluarkan.

Mereka mengklaim bahwa hak-hak mereka telah dialihkan kepada individu lain tanpa alasan yang jelas, meskipun sebelumnya tercatat dalam data BKD yang siap diproses.

Koordinator Lapangan (Korlap) Pende Mirin menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari tuntutan agar non-nakes yang tidak diakomodir segera diakomodir. 

“Dasar kami ada pada data BKD tahun 2023 tercatat nama-nama kami sudah masuk terverifikasi dan siap difinalisasi” ujar pende saat diwawancarai wartawan di RSUP PB, Selasa (27/5/2025).

Ia juga menegaskan bahwa protes ini ditujukan kepada Direktur RSUD, Seksi Pengembangan SDM, Bidang Kepegawaian agar mereka bekerja sesuai dengan data awal diakomodir.

Mirin menambahkan bahwa BKD lalai dengan perintah Gubernur Papua Barat yang menyatakan untuk segera memproses pemberkasan dari 26 non-nakes. 

“Sudah ada perintah Bapak Gubernur Papua Barat secara lisan kepada BKD,” ujarnya. 

Ia memberikan waktu satu minggu untuk tindak lanjut. jika tidak ada respon, mereka akan kembali melakukan aksi dan memalang akses pintu utama RSUD PB.

Sementara itu, Direktur RSUD, Dr Arnol Tiniap, mengapresiasi aksi protes yang dilakukan oleh para tenaga non-nakes. 

Ia menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan dengan kepala dingin dan tidak merusak fasilitas.

"Ini tindakan yang baik,"singkatnya.

Dr Arnol menjelaskan bahwa secara administrasi, pihak rumah sakit sudah mengupayakan penandatanganan dan proses pemberkasan meskipun belum ada keabsahan yang kuat. 

“Sebenarnya penandatangan putih di atas hitam itu belum ada perintah dari pimpinan. Namun saya akan bertanggung jawab dengan nama yang sudah pernah terdaftar,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa masalah kuota pengangkatan tenaga kesehatan tergantung pada pimpinan.

 “Masalah kuota kami tidak tahu, tergantung pimpinan di atas,” ujarnya.

Dr Arnol berharap pengangkatan tenaga kesehatan dilakukan melalui jalur CPNS, agar tidak membebankan pada DPA yang diberikan.

Berdasarkan pantauan Tribun, masa demonstrasi setelah menerima keterangan direktur RSUP Provinsi Papua Barat, korlap mengakhir aksi dengan aman dan kondusif.

Walapun ada dugaan, salah satu oknum anak dari pimpinan RSUP PB yang membawah alat tajam (Parang) dengan keadaan miras untuk mengacaukan situasi.

Namun, oknum tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

(*)