Berita Papua Barat
Bung APS: Pendidikan Gratis, Kebutuhan Mendasar Masyarakat Papua
"Kekayaan dari Papua sangat melimpah yang diambil, sehingga harus diimbangi dengan pemberian sekolah gratis untuk semua orang Papua," jelasnya.
Penulis: Matius Pilamo Siep | Editor: Libertus Manik Allo
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/Aps-44582.jpg)
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) Aloysius Paulus Siep, menyatakan dukungan penuhnya terhadap perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemerintah untuk merealisasikan program pendidikan gratis, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Dalam keterangannya Aloysius menyampaikan apresiasinya atas langkah MK yang dinilainya sejalan dengan kebutuhan mendasar masyarakat Papua.
"Kami mengapresiasi dan mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan pendidikan gratis," ujar Aloysius kepada wartawan saat ditemui di salah satu kafe di Manokwari, Papua Barat, Minggu (1/6/2025),Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Gubernur Papua Barat juga telah memiliki rencana dan inisiatif untuk menjalankan kebijakan pendidikan gratis.
Baca juga: Samaun Dahlan Fokus Benahi Pendidikan di Fakfak, Ilmuan dan Fisikawan Ternama Bakal Didatangkan
Baca juga: Program Pendidikan Gratis di Fakfak, Baju Batik Tetap Bayar
Ia menilai kebijakan tersebut sangat penting bagi masa depan generasi muda Papua.
"Bila perlu, untuk di Papua sekolah digratiskan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi," tambahnya.
Aloysius menekankan bahwa dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Papua, negara seharusnya mampu memberikan pendidikan gratis bagi seluruh anak Papua.
Ia menyebut kekayaan alam Papua yang telah lama diambil negara perlu dikembalikan dalam bentuk program-program pro-rakyat, salah satunya pendidikan.
"Kekayaan dari Papua sangat melimpah yang diambil, sehingga harus diimbangi dengan pemberian sekolah gratis untuk semua orang Papua," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPR Papua Barat bersama pemerintah daerah siap menyusun petunjuk teknis dan dasar hukum pelaksanaan program tersebut agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
"Ini harus dibuat Perda karena menggunakan uang negara, sehingga tidak ada penyelewengan dalam merealisasikan program," ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Aloysius kembali menegaskan sikap DPR Papua Barat yang mendukung penuh kebijakan pendidikan gratis sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi masyarakat asli Papua.
"Pada intinya kami sepakat dan mendukung untuk program pendidikan gratis," tutupnya.
(*)