Wamenkum: Transformasi Digital Bidang Hukum Semakin Mendesak

TRIBUNPAPUABARARAT.COM - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut sangat mendesak adanya transformasi digital dalam penegakan hukum serta pemberian akses terhadap layanan hukum. 

Sektor hukum berperan fundamental untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warga.

Wamenkum mengatakan indikator keberhasilan transformasi digital tidak hanya tentang implementasi teknologi, namun juga sejauh mana kebijakan mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola layanan publik.

Edward menyebut enam indikator untuk mengukur kesuksesan transformasi digital menuju birokrasi yang adaptif, responsif, dan berdaya saing tinggi.

Pertama adalah integrasi, yaitu terciptanya koordinasi dan kolaborasi antarproses bisnis dan sistem elektronik yang memungkinkan pertukaran data, informasi, dan layanan secara terpadu. 

Baca juga: Dua Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkum Papua Barat Ikut Pelatihan Nasional

Kedua adalah andal yakni membuat layanan digital yang tangguh, stabil, dan minim gangguan sehingga membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem. 

Ketiga adalah akuntabel dan efisien yang mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

"Setiap kebijakan mendukung transparansi, kejelasan fungsi, dan akuntabilitas dalam tiap tahapan layanan publik," ujar Edward Omar Sharif Hiariej di Graha Pengayoman, Selasa (17/06/2025).

Keempat yakni efisien, optimalisasi pemanfaatan sumber daya mulai dari baik manusia, waktu, hingga anggaran yang mendukung pelaksanaan SPBE secara efektif dan tepat guna.

Kelima adalah arus yang mudah diakses, memastikan seluruh layanan dapat diakses secara mudah dan inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. 

Keenam adalah kepuasan publik, kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan dan harapan warga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan.

Pembahasan transformasi digital di bidang hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi tema Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV 2025.

Ia berharap PKN dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin visioner dan transformasional.

Baca juga: Menteri Hukum Harap Paulus Tannos Segera Diekstradisi dari Singapura

PKN juga diharapkan melahirkan pemimpin yang mampu merumuskan kebijakan, mengeksekusi program dengan inovatif, dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Andi Taufik, menyatakan Indonesia sedang memasuki era teknologi digital. Transformasi itu tidak bisa dihindari

"Kemajuan ini mengubah masyarakat, membentuk cara hidup, cara kerja dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya," katanya.

Kepala Badan Pengembangan (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyebut satu di antara tujuan PNK adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis para pimpinan tinggi Pratama, termasuk dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi.

PKN berlangsung sejak 17 Juni 2025 hingga 17 Oktober 2025 dengan sistem blended learning terbatas. 

Peserta berasal dari Kemenkum (38 orang), dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (11 orang), Kementerian Hak Asasi Manusia (6 orang), Polri (4 orang), dan Badan Siber dan Sandi Negara (1 orang).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat ( Kanwil Kemenkum Pabar ) siap mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik. 

Kepala Kanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom, pun berharap PKN membantu dua pimpinan tinggi pratama Kemenkum Pabar dapat memberikan perubahan agar layanan hukum makin mudah berbasis TI.