Masalah Kesehatan di Distrik Bintuni, Satu Rumah Dihuni 8 Keluarga

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih tantangan serius di pemerintahan di Distrik Bintuni, Teluk Bintuni, Papua Barat.

Hal tersebut dikatakan Kepala Distrik Bintuni, Moses Koropasi, saat penyusunan program dana otonomi khusus (otsus) tahun 2026 di Aula Bappelitbang Sp3, Distrik Manimeri, Teluk Bintuni, Kamis (10/7/2025).

Ia menyebut stunting perlu mendapat perhatian serius di di Distrik Bintuni karena dapat berefek pada perkembangan jiwa balita.

Masalah kesehatan tersebut bersinggungan dengan masalah ekonomi.

"Kami masih mendapati satu rumah bisa dihuni oleh delapan keluarga. Ini sangat mempengaruhi perkembangan balita."

"Menurut kesehatan, ini tak memenuhi syarat karena menggangu perkembangan jiwa balita," ujar Moses Koropasi.

Kondisi rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, ucapnya, dapat memperburuk masalah.

Baca juga: Pemkab Teluk Bintuni Gelar Musrenbang RKPD dan Otsus, Pastikan Anggaran Bermanfaat Bagi Rakyat

Karena itu, dalam penyusunan program dana otsus, pemerintah Distrik Bintuni memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk merelokasi rumah-rumah yang tidak layak huni.

Program prioritas lainnya adalah penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana SMP Negeri 3 di Kampung Waisiri demi meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas. 

Berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus Papua, ucap Moses Koropasi, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kewenangan khusus untuk mengelola pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, ada program untuk meningkatkan ekonomi kreatif melalui Koperasi Merah Putih dan kerja sama dengan Dinas Perindakop Teluk Bintuni.