Pansus DPR Papua Barat Soroti SiLPA hingga Program Tak Sinkron dalam Evaluasi 25 OPD 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat rampungkan penyusunan catatan rekomendasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Dari hasil pembahasan, sedikitnya sekitar 25 OPD menjadi fokus utama dalam evaluasi yang dilakukan di tingkat pansus.

“Rekomendasi sudah selesai kami susun di tingkat pansus. Selanjutnya akan kami serahkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar ketua Pansus LKPJ Irsan Lie kepada media di Manokwari, Senin (18/5/2026).

Setelah penyerahan kepada pimpinan DPRD, dokumen tersebut akan dibawa ke tahap berikutnya untuk ditetapkan dalam rapat paripurna sebagai keputusan lembaga.

Dalam proses pembahasan, pansus juga telah menggelar hearing bersama OPD. Dari pertemuan tersebut, sejumlah persoalan berhasil diklarifikasi dan telah dimasukkan ke dalam rekomendasi resmi.

“Sebagian besar OPD sudah memberikan klarifikasi, dan itu menjadi bagian dari catatan kami. Secara umum semua OPD dievaluasi, tetapi yang menjadi penekanan pansus ada sekitar 25 OPD,” jelasnya.

Baca juga: SILPA Membengkak, Wagub Papua Barat Bongkar Lemahnya Perencanaan OPD

Salah satu poin penting yang menjadi sorotan dalam pembahasan adalah aspek pemanfaatan program pemerintah. 

Pansus menilai bahwa pelaksanaan program harus benar-benar memberikan asas manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Selain itu, perhatian besar juga diarahkan pada pengelolaan anggaran, khususnya terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), terutama dari belanja gaji pegawai yang dinilai masih cukup besar.

“SiLPA ini menjadi perhatian serius. Seharusnya, jika perencanaan lebih tepat, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan sejak awal untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” tegasnya.

Baca juga: Tim Bapemperda DPR Papua Barat Tinjau Situs Keagamaan di Kaimana

Pansus juga menemukan adanya ketidaksinkronan antara laporan administrasi dengan kondisi di lapangan. 

Namun, setelah dilakukan klarifikasi, beberapa OPD menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan.

“Ada beberapa yang tidak sinkron antara laporan dan fakta di lapangan, tetapi setelah diklarifikasi, sebagian disebabkan oleh keterbatasan waktu pengerjaan,” tambahnya.

Ia berharap hasil rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas program, ketepatan perencanaan anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat ke depan.