Fraksi Otsus: Proyek di Bintuni Jangan Ganggu Tanah Adat Tanpa Persetujuan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRK Teluk Bintuni, Papua Barat, meminta pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan partisipatif yang didasarkan pada suku dan wilayah adat.

Permintaan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Teluk Bintuni hasil reses tahap II masa sidang III tahun 2025 di gedung DPRK Bintuni, Kamis (24/7/2025).

Selain itu, Fraksi Otsus berharap pemda memastikan proyek pembangunan tidak mengganggu tanah adat tanpa persetujuan masyarakat adat setempat.

"Fraksi Otsus juga mengusulkan penguatan kapasitas kelembagaan adat agar dapat terlibat aktif dalam forum perencanaan pembangunan," ujar anggota DPRK Teluk Bintuni dari Fraksi Otsus, Korneles Y Waney.

Fraksi ini merekomendasikan agar hasil reses dituangkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Baca juga: DPRK Teluk Bintuni Soroti Keterlambatan Pergeseran APBD 2025 

"Pastikan aspirasi masyarakat diakomodasi melalui rapat koordinasi dan kunjungan lapangan," kata Korneles Y Waney.

Hal ini sebagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui pendekatan adat, partisipatif, dan berkelanjutan.

Rapat paripurna pada Kamis dipimpin Wakil Ketua III DPRK Teluk Bintuni, Budy Irianto Nawarisa. 

Ketua DPRK Teluk Bintuni, Romilus Tatuta; Wakil Ketua II, Yasman Yasir, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy; dan para pimpinan OPD hadir dalam sidang itu.

Bupati meminta semua fraksi Di DPRK Teluk Bintuni mengkaji secara komprehensif semua poin hasil reses agar pembangunan daerah terarah.

Budi Nawarisa berharap kolaborasi legislatif dan eksekutif mampu mempersempit kesenjangan sosial dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Rapat itu juga diharapkan menghasilkan keputusan strategis yang mampu menjawab kebutuhan primer masyarakat.