TRIBUNPAPUABARAT.COM, TELUK WONDAMA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Wondama semakin mewujudkan komitmennya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC).

Hal itu dinyatakan setelah penandatanganan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama, Selasa (6/12/2022).

Kolaborasi keduanya tepat sehari setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat meraih penghargaan UHC pada Senin (5/12/2022) malam.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama, Erisandi, mengatakan isi dokumen yang baru saja diteken memuat rencana kerja tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk Kabupaten Teluk Wondama dalam rangka UHC.

"Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, pemda punya kewajiban mendaftarkan warganya dalam program JKN," ujar Erisandi dalam keterangan resmi yang diterima TribunPapuaBarat.com, Rabu (7/12/2022).

Baca juga: Papua Barat Raih UHC, BPJS Kesehatan Dorong Pemprov Tingkatkan Layanan Kesehatan

Erisandi menjelaskan, dalam peta jalan UHC, masyarakat yang kurang mampu dan tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mesti ditanggung Pemda.

Caranya mendaftarkan mereka sebagai segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)  dan Bukan Pekerja (BP).

"Sumber pembiayaannya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," kata Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama itu.

Erisandi juga mengapresiasi kinerja Pemkab Teluk Wondama atas capaian UHC non cut off selama dua tahun berturut-turut, dengan kepesertaan JKN lebih dari 95 persen.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Hendrik Syake Mambor, menyampaikan, Pemkab akan terus bergerilya mendaftarkan penduduknya yang belum termasuk peserta JKN.

Baca juga: Dewas BPJS Kesehatan Apresiasi Pelaksanaan Program JKN di Wilayah Kepulauan Ujung Timur Indonesia

Terutama bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu atau terbatas secara finansial.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta JKN di wilayah Kabupaten Teluk Wondama," kata Hendrik Syake Mambor.

Nantinya, masyarakat tak dibebani kekhawatiran biaya pengobatan, lantaran sudah dijamin dalam program JKN.

Ia berharap BPJS Kesehatan dapat terus bersinergi dengan Pemda Kabupaten Teluk wondama sehingga semua penduduknya dapat merasakan hidup sehat dan sejahtera. 

Ia mendorong seluruh instansi berkolaborasi, bersinergi dan bekerja sama untuk satu tujuan yaitu membantu masyarakatnya dalam hal pelayanan kesehatan.  (*)