TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Harli Siregar, menyatakan bahwa pembangunan kantor Kejati Papua Barat diestimasi rampung di akhir tahun 2024 mendatang.

Dikatakan Harli Siregar di acara peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti mengawali kegiatan pembangunan di lahan seluas 3 hektar yang berlokasi di kawasan perkantoran Gubernur Papua Barat di Arfai kabupaten Manokwari.

"Kita bersyukur, karena peletakan batu pertama merupakan langkah awal yang akan menentukan kokoh-tidaknya bangunan ini kelak,” ujar Harli Siregar, Rabu (13/12/2023) kemarin. 

Baca juga: Ketua Komisi Kejaksaan RI Kunjungi Kejati Papua Barat, Billy: Ada Arahan Khusus 

Baca juga: Kajati Papua Barat Harli Siregar Ingatkan Jaksa: Jangan Cawe-Cawe Proyek 

Dikatakan Harli Siregar, bahwa proyek pembangunan kantor Kejati Papua Barat di Manokwari bersumber dari APBN DIPA Kejagung RI tahun 2023 dan 2024.

"Ini merupakan proyek multi years (2023-2024) dengan nilai anggaran Rp 117 miliar untuk pembangunan gedung utama, dan diestimasikan rampung pada 24 Desember 2024," kata Kajati. 

Dikatakan Kajati Harli Siregar, pembangunan gedung Kantor Kejati Papua Barat adalah wajah penegakan hukum di Indonesia.

Karena menurutnya, kiprah Kejaksaan merupakan cerminan penegak hukum di mata masyarakat dengan penguatan sarana dan prasarana yang lebih representatif.

"Pembangunan gedung kantor ini menjadi momentum untuk meningkatkan peran Kejaksaan dalam menjamin kualitas dan profesionalitas penegakan hukum yang berkeadilan," katanya.

Harli Siregar juga mengakui, bahwa sejak awal berdirinya Kejati Papua Barat 4 tahun lalu hingga sekarang masih berkantor sementara di eks Kantor Bupati Manokwari di Jl Pahlawan Sanggeng Manokwari Barat.

Namun kondisi tersebut, kata Harli, tidak menyurutkan semangat dan daya juang insan Adhyaksa dalam melaksanakan tugas. 

“Terbukti pelayanan Kantor Kejaksaan tidak terhenti walaupun Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam kondisi menumpang,” ujarnya.

Diketahui, pembangunan gedung kantor Kejati Papua Barat di atas lahan seluas 3 hektar itu akan dibangun dengan konstruksi bangunan 4 lantai mengusung konsep arsitektur modern yang dilaksanakan oleh PT. Prambanan Dwipaka selama 390 hari kalender dengan system kontrak multy years (tahun jamak 2023-2024).

(*)