TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Yayasan Kaleka sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Papua Barat berfokus pada beberapa isu prioritas dan penting untuk diwujudkan pada tahun 2025. 

Salah satunya terkait dengan pengakuan hak masyarakat mukum adat. 

"Ada beberapa isu prioritas yang menjadi fokus juga pada tahun 2025, mulai dari pengakuan hak masyarakat mukum adat, perlindungan tutupan hutan dan area konservasi," kata Social Governance Lead Kaleka, Greg R Daeng kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak Papua Barat, Jumat (13/12/2024).

Baca juga: Yayasan Kaleka Jalin Sinergitas dengan Pemkab Fakfak Lewat Program Wewowo Kampung

Baca juga: Yayasan Kaleka Bakal Bentuk Tim Kerja Penyusun Tata Ruang Kampung Fakfak

Greg R Daeng menyebutkan selain itu, ada pula terkait dengan penguatan kapasitas petani dan masyarakat lokal dalam mendorong mereka untuk mengelola komoditas-komoditas lokal. 

"Di mana tujuannya untuk memasarkan secara maksimal di tingkat nasional maupun internasional," katanya. 

Dalam kesempatan rapat gabungan, pihaknya juga membahas terkait pelaksanaan Wewowo Kampung yang sudah berjalan pada tahun 2024.

"Di mana ada 5 kampung yang sudah didorong dalam pendekatan ini, yakni Kampung Pangwadar, Masina, Sisir, Patimburak Distrik Kokas dan Purwasak Fakfak Barat," tuturnya. 

Dikatakannya, Kampung Sisir mempunyai potensi Agar-agar, Kampung Patimburak dengan potensi Kepiting, Kampung Pangwadar dengan potensi Nilam dan Kampung Purwasak dengan Nilam. 

Di mana disebutkannya, 5 kampung ini akan menjadi pilot project bagi pengembangan kampung berkelanjutan di Kabupaten Fakfak. 

"Salah satu esensi penting di sana ialah bagaimana mendorong komoditas-komoditas lokal tingkat kampung menjadi brand utama tiap kampung dan menjadi ikon urusan pembangunan daerah ke depannya," katanya. 

Hal penting lainnya dikatakan Greg R Daeng di mana melalui Wewowo Kampung, pihaknya ingin mendorong 5 kampung yang ada menginisiasi model pembangunan berbasis perencanaan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

"Serta sejalan dengan perencanaan ruang yang serasi, sekarat dan seimbang sejalan dengan agenda penataan ruang di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional," tandasnya. 

Pihaknya juga menyampaikan komitmen kuatnya untuk terus bersinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk berkolaborasi dalam semangat Wewowo guna mengawal agenda-agenda pembangunan ke depannya. 

"Seperti kita ketahui transisi politik pemerintahan juga menjadi pintu masuk yang baik dapat diteruskan pada tahun 2025 dan seterusnya," katanya.

(*)